Baru 20 Persen Anggotanya dapat Relaksasi Bank, HIPMI: Rata-rata Pengusaha Besar - RILIS.ID
Baru 20 Persen Anggotanya dapat Relaksasi Bank, HIPMI: Rata-rata Pengusaha Besar
Elvi R
Senin | 08/06/2020 13.05 WIB
Baru 20 Persen Anggotanya dapat Relaksasi Bank, HIPMI: Rata-rata Pengusaha Besar
Webinar HIPMI soal Rilis Survei Nasional dengan tema "Persepsi Publik terhadap Penanganan COVID-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya". FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan baru 20 persen dari anggotanya yang mendapatkan relaksasi bank akibat pandemi COVID-19. Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, pengusaha yang mendapatkan relaksasi itu, justru yang tergolong dalam pengusaha besar. 

Hal ini terlihat dari beberapa data dari 34 provinsi yang didata dari 100 persen, mungkin baru 20 persen pengusaha-pengusaha HIPMI yang mendapatkan relaksasi dari bank-bank, yang sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan Countercyclical dan juga rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar. Padahal, keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan relaksasi pinjaman bank di bawah Rp 10 miliar. 

"Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha HIPMI yang pinjamannya di atas Rp10 miliar dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus. Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank, bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," ucapnya saat webinar Rilis Survei Nasional dengan tema "Persepsi Publik terhadap Penanganan COVID-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya", yang dihadiri menjadi penanggap hasil survei ini adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani, Direktur Persepsi Philips Vermonte, Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait, Politisi Golkar Nurul Arifin, dan Politisi PKS Mardani Ali Sera. 

Berdasarkan Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei terkait kinerja pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 menunjukkan, sebesar 57,6 persen responden menilai ekonomi Indonesia buruk akibat mewabahnya COVID-19.

Mayoritas publik atau sekitar 81 persen, menilai kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 sangat memburuk. Dalam tiga bulan terakhir ini juga, sebanyak 83,7 persen publik menilai bahwa kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk ketimbang setahun sebelumnya.

Dalam survei tersebut, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming menilai, sudah banyak kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan, seperti memberikan stimulus. Namun, dia meminta agar implementasi di daerah benar-benar dijalankan.

"Menanggapi masalah perekonomian khususnya di pemuda atau HIPMI, kebijakan pemerintah dalam beberapa kebijakan yang pelonggaran PSBB juga termasuk yang kita tanggapi dari HIPMI akan membuka lembaran baru bagi kita di new normal. Tapi permasalahan yang terjadi disini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah sudah banyak stimulus yang dilaksanakan di daerah apakah itu sudah berjalan dengan baik, kadang-kadang biasanya di pemerintahan, karena saya juga berpengalaman jadi bupati dua periode di Kabupaten Tanah Bumbu, kadang-kadang program kita sudah bagus tapi implementasi untuk menjalankan di bawahnya kadang-kadang tidak sesuai dengan program yang diinginkan," ujar Maming, di Jakarta, Senin (8/6/2020).

Oleh karena itu, menurutnya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga, aturan pemerintah diminta betul-betul dijalankan agar UMKM tidak terdampak dan melakukan PHK permanen pada karyawannya.

"Kalau UMKM-nya dibantu maka pengangguran akan juga berkurang, itulah yang dilakukan oleh pengurus HIPMI bagaimana kita bekerjasama dengan bank-bank untuk melakukan relaksasi pinjaman di beberapa provinsi. Sehingga para UMKM tetap bisa terbantukan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan adalah pelatihan kerja di beberapa provinsi, kita menanyakan bahwa yang paling penting dari UMKM adalah memberikan bantuan tunai kepada UMKM-UMKM yang dirumahkan atau diberhentikan bekerja oleh perusahaan-perusahaan UMKM," ungkapnya.

Dia menyebut, pandemi membuat pendapatan pengusaha UMKM menurun dratis. Pendapatan yang tidak bagus tersebut membuat mereka melakukan PHK pada karyawannya. Oleh karena itu, sebaiknya pendaftaran kartu pra kerja ditujukan oleh mereka yang mengalami PHK dari sektor UMKM.

"Orang (PHK) ini bukan tidak mendapatkan pekerjaan, karena pandemi ini pendapatan perusahaan menurun sehingga perusahaan harus melakukan PHK atau merumahkan para karyawannya. Menurut saya, inilah yang menjadi tujuan yang di dalam survei tadi apabila pemerintah betul-betul fokus mau membantu para UMKM, maka fokuslah kepada UMKM yang sudah berjalan karena pandemi tidak bisa jalan dan merumahkan karyawannya. Itulah yang paling utama dibantu," tuturnya.

Maming berharap, Indonesia mampu bersatu dan kuat. Menurutnya, di negara ini yang membuat Indonesia bersatu hanya ada dua, yaitu masalah pemain bola timnas mau masuk piala dunia atau perbatasan Indonesia diambil oleh negara lain. Jadi, semua tokoh Indonesia bersatu.

"Mudah-mudahan dengan adanya pandemi Covid-19 ini bangsa kita dan para tokoh kita khususnya tokoh-tokoh yang sudah lebih senior dari kita bisa bersatu, karena hal yang lucu bangsa ini sudah beberapa pimpinan negaranya tapi tidak pernah bagus handing-nya. Mudah-mudahan dengan adanya generasi-generasi baru nanti, itu semua jadi berubah. Kita mau tokoh-tokoh kita bersatu, apalagi pandemi ini kita tidak perlu saling menyalahkan tapi kita saling membantu dan introspeksi," kata Maming. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID