logo rilis
Aksi 'Kartu Kuning' Konsekuensi Demokrasi
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
03 Februari 2018, 16:00 WIB
Aksi 'Kartu Kuning' Konsekuensi Demokrasi
Presiden Jokowi. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Bandung, Firman Manan menanggapi positif aksi "kartu kuning" Ketua Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo. 

Menurutnya, aksi itu merupakan bentuk kritik yang wajar kepada pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

"Kasus tersebut merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi, di mana individu memiliki kebebasan menyatakan pendapat di ruang publik," kata Firman kepada rilis.id, Sabtu (3/2/2018).

Firman menegaskan, kritik Zaadit kepada Jokowi sangat menarik, pasalnya simbol kartu kuning yang dipakai untuk protes. Apalagi, dilakukan dengan cara-cara yang santun, cerdas, dan tidak anarkis.

"Sebaliknya, penanganan oleh aparat juga dilakukan tidak dengan cara represif," ujarnya.

Dia memilai, aksi yang terjadi pada saat Dies Natalis Ke-68 UI di Balairung, Depok merupakan bentuk komunikasi politik yang baik oleh mahasiswa terhadap pemerintah. Terlebih, pemerintah juga tak merespons secara berlebihan.

"Hal seperti ini menunjukkan pola komunikasi politik yang baik dalam sistem demokrasi, terkait dengan penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat," pungkasnya.

Sebelumnya, Zaadit mengungkapkan, kartu kuning yang diberikan kepada Jokowi itu sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Terutama, masalah-masalah yang mendera bangsa ini di tahun keempat pemerintahan Jokowi.

Masalah itu adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi TNI-Polri, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa. 

Menurut Zaadit, kartu kuning itu menjadi peringatan agar Jokowi segera menuntaskan ketiga masalah tersebut.
 

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID