logo rilis
56 PN Raih Akreditasi Penjaminan Mutu dan 4 Hakim Raih Mediator Terbaik se-Indonesia
Kontributor
RILIS.ID
07 April 2021, 16:16 WIB
56 PN Raih Akreditasi Penjaminan Mutu dan 4 Hakim Raih Mediator Terbaik se-Indonesia
Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) di Kantor Badan Peradilan Umum Mahkmah Agung. Foto: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— 56 Pengadilan Negeri (PN) menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) di Kantor Badan Peradilan Umum Mahkmah Agung, Rabu (7/4/2021) siang.

Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu yang ke-7 ini dihelat oleh Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini adalah bukti komitmen yang kuat dari Badan Peradilan Umum MA dalam mengawal visi MA yakni "Mewujudkan Peradilan yang Agung".

Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu ini adalah proses puncak setelah pelaksanaan monitoring dan surveilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menilai kinerja dan kondisi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dengan cara mendatangi langsung (on the spot) kantor. Namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi maka monitoring dan penilaian dilakukan secara teleconference.

56 Pengadilan Negeri (PN) yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu adalah mereka yang berhasil meningkatkan kinerjanya. Sehingga dapat merubah nilai akreditasi penjaminan mutu yang semula “B” menjadi “A” dan sebagian lagi adalah PN yang baru pertama kali diakreditasi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Prim Haryadi mengatakan, penilaian akreditasi penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan mutu dan standar akreditasi pada pengadilan benar-benar ditegakan demi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan serta administrasi penyelesaian perkara  yang cepat, tepat, lengkap dan sesuai sebagaimana diamanatkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung.

"Kami mengucapkan selamat kepada 56 Pengadilan Negeri yang hari ini menerima serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. Jaga terus mutu layanan di pengadilan demi tercapainya Indonesian Court Performance Exxellence (ICPE),” ucap Prim dalam sambutannya, melalui keterangan pers yang diterima Rilis.id, Rabu (7/4/2021).

Tidak hanya itu saja, Prim juga mengingatkan apabila terbukti ada penurunan mutu dan kualitas dari standar akreditasi ia tidak akan segan-segan untuk menurunkan kembali nilai akreditasinya.

“Sebagaimana pada rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) tahun ini diputuskan enam Pengadilan Negeri turun penilaian akreditasinya, dari A menjadi B dan dua dinyatakan disclaimer/dicabut " ucap Prim.

Pada kesempatan tersebut juga Ketua MA Muhammad Syarifuddin, memberikan sertifikat penghargaan kepada para juara peraih lomba mediasi.

Adapun peraih juara mediasi kategori Lembaga adalah PN Kendal, PN Jakarta Pusat dan PN Tanggerang. Sedangkan pada kategori Hakim apresiasi tertinggi diraih oleh R. Aji Suryo Mediator dari PN Tanggerang, Kony Hartanto Mediator dari PN Denpasar, Flowerry Yulidas Mediator dari PN Sumedang dan Gatot Suharjo dari PN Martapura.

Ketua MA Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tertinggi kepada PN penerima sertifikat penjaminan mutu.

"Tingkatkan terus kinerja dan layanan pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Jangan sampai nilai akreditasi yang telah diraih turun apalagi sampai dicabut (disclamer) karena adanya kinerja yang buruk dan sikap tindakan yang tercela di pengadilan," ucap Ketua MA.

Ketua MA juga mengucapkan selamat kepada Pengadilan dan Mediator hakim yang berhasil meraih poin tertinggi dalam penilaian lomba mediasi pengadilan tingkat Nasional yang di selenggarakan Badan Peradilan Umum.

"Damai itu jauh lebih indah ketimbang melanjutkan berperkara di pengadilan karena damai menyelesaian tuntas persoalan dan melegakan psikologis kedua pihak" ucap Syarifuddin.

Pada acara penyerahan Sertifikat Penjaminan Mutu tersebut Ketua MA  juga meresmikan ruang Command Center dan peluncuran Aplikasi PTSP Elektronik yang diberi nama LENTERA (Layanan Elektronik Terpadu Peradilan Umum).

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, Prim Haryadi mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi yang telah dibuat untuk mendukung sistem layanan elektronik ini adalah buah karya dari tenaga IT yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanpa melibatkan pihak lain dan diharapkan penggunaannya dapat memberikan layanan prima kepada seluruh pengguna layanan khususnya satuan kerja di bawah lingkungan peradilan umum. (*)

Editor: Redaksi


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID