logo rilis
189 Wilayah di 15 Provinsi Terancam Kekeringan, BNPB Minta Seluruh BPBD Waspada
Kontributor
Elvi R
02 Juni 2020, 21:30 WIB
189 Wilayah di 15 Provinsi Terancam Kekeringan, BNPB Minta Seluruh BPBD Waspada
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia waspada pada kemarau tahun ini.

Hal ini sesuai dengan pantauan iklim yang dilakukan BNPB.

BNPB mengidentifikasi wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota yang berpotensi rawan bencana kekeringan pada puncak musim kemarau Agustus 2020. Identifikasi dengan merujuk pada intensitas curah hujan kurang dari 100 mm tersebut berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI). Terdapat sebanyak 189 wilayah di 15 provinsi memiliki tingkat risiko dengan kategori sedang hingga tinggi, 162 kabupaten dan kota berada di kateogri tinggi dan sisanya pada kategori sedang.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau pada Mei hingga puncaknya di Agustus. Sedangkan, kebutuhan air sangat penting khususnya di tengah pandemi. Panduan kesehatan yang mensyaratkan setiap individu untuk cuci tangan dengan sabun. Air menjadi salah satu media penting untuk mematikan virus SARS-CoV-2. Tak hanya untuk kepentingan itu, air juga dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. . 

“Mohon kerja sama BPBD untuk melakukan upaya-upaya antisipatif dalam menghadapi ancaman bahaya kekeringan dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” tulis Lilik dalam surat kepada BPBD, tertanggal 27 Mei 2020 lalu.

Lilik meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan. Baik untuk masyarakat dan pemerintah, menghadapi kemarau yang berdampak pada ancaman kekeringan. 

“Menyiapkan logistik dan peralatan, seperti tangka air bersih, penyediaan pompa air di tiap kecamatan serta memprioritaskan pada wilayah terdampak kekeringan,” tulisnya.

Upaya preventif lain, Lilik mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan kampanye hemat air. Bisa dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relative bersih untuk dapat digunakan kembali.

Lanjutnya, ia meminta untuk melakukakan koordinasi multipihak dalam penyiapan alternative kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air.  




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID