logo rilis
Zaman Edan
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
10 Januari 2018, 12:39 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Zaman Edan

MEMBACA kidung sinom karya Ranggawarsita “Amenangi zaman edan; Ewuh aya ing pambudi; Melu edan ora tahan; Yen tan melu anglakoni; Boya keduman milik; Kaliren wekasanipun; Ndilalang kersaning Allah; Begja begjaning kang lali; Luwih begja kang eling lan waspada" (Menyaksikan zaman edan; Tidaklah mudah untuk dimengerti; Ikut edan tidak sampai hati; Bila tidak ikut, tidak kebagian; Akhirnya kelaparan; Namun kehendak Allah; Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa; Masing beruntung orang yang sadar dan waspada) dan memaralelkannya dengan situasi dan kondisi saat ini, tidak ada keraguan bahwa inilah saat yang dimaksud zaman edan itu. Indikator-indikatornya semuanya ada. 

Bagaimana tidak? Kekayaan negara ini dijadikan bancakan, bagaikan makanan lezat di atas piring yang dikeroyok oleh beberapa gelintir orang yang kuat, baik karena kekuasaan, kapital, atau keduanya. Bukan karena mereka lapar, tetapi karena mereka tidak mampu menahan hasrat dan kerakusan. Tidak sedikit kalangan elite yang seharusnya menjaga negara justru terlibat dalam berbagai macam rekayasa yang membuat negara ini pelan dan terus secara akseleratif terjual. 
Melakukan yang sama dengan mereka yang terlibat dalam penjualan negara itu, tentu saja tak sampai hati. Bagaimana akan sampai hati, kekayaan negara yang mestinya bisa digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, direkayasa sedemikian rupa, demi mendapatkan keuntungan pribadi, jatuh ke tangan beberapa gelintir orang, sebagian besarnya adalah asing dan aseng. Keuntungan pribadi tersebut jika diprosentase sama sekali tidak sebanding dengan kerugian-kerugian yang harus ditanggung dan diderita oleh jutaan rakyat.

Banyak di antara mereka yang karena prinsip tidak mau tidak kebagian, kemudian larut dalam praktik suap menyuap. Dalam merebut kekuasaan, misalnya. Orang-orang baik dihadapkan pada dilema. Kalau tidak menggunakan jalan politik uang, banyak yang kalah dalam Pemilu. Namun, jika menggunakan jalan haram tersebut, maka prinsip-prinsip moral yang diyakini secara otomatis ternodai. Akhirnya banyak yang berprinsip sederhana: “Sudah kepalang tanggung. Pertandingan harus dimenangkan dulu. Setelah kekuasaan didapatkan, baru akan memperjuangkan kebaikan dan perbaikan.” 

Namun, kenyataannya pertandingan makin keras. Dan mental masyarakat kian rusak. Kelompok-kelompok yang awalnya sangat idealis, karena ambisi untuk memperbesar kelompok mereka, berpikir untuk juga menggunakan praktik politik uang dulu. Akibatnya, dana yang diperlukan juga makin besar. Akibat lebih lanjutnya, mereka kemudian terlibat juga dalam praktik-praktik “perampokan” dahsyat dan yang mereka ambil itu mereka anggap sebagai rampasan perang. Prinsip sebagian mereka bahkan adalah “ambil yang diperlukan, dan nikmati yang diperbolehkan."

Dalam kerangka berpikir ini, seberapa pun biaya politik diperbolehkan, maka sejumlah itulah yang harus diambil dengan jalan apa pun, halal atau tidak halal, legal atau ilegal. Sedangkan yang boleh mereka makan, juga dimakan oleh keluarga, adalah yang benar-benar halal.

Lebih parah lagi, hasrat untuk berkuasa berpadu dengan hasrat untuk hidup bermewah-mewah. Maka terjadilah perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha hitam. Dan kecenderungan yang saat ini menguat adalah para pengusaha hitam sudah tidak mau lagi menggunakan penguasa sebagai tangan panjang mereka. Memanfaatkan pragmatisme pemilih, dengan uang mereka yang tidak berseri, mereka dengan sangat mudah membeli suara rakyat dalam Pemilu yang kian liberal dan bisa dengan relatif mudah meraih kekuasaan.

Orang-orang yang masih waras sesungguhnya ditantang untuk menyembuhkan keadaan ini. Tidak cukup hanya mengutuk kegelapan, tetapi harus disertai untuk menyalakan lilin dan obor yang terang. Orang-orang baik yang hanya banyak bicara, tetapi tidak melakukan usaha-usaha nyata untuk menandingi berbagai macam upaya destruktif para politisi busuk dan pengusaha hitam, sesungguhnya tidak begitu diperlukan. Justru mereka akan membuat masyarakat melihat bahwa mereka hanya pandai bicara, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan ketika ada yang ingin berbuat serius dengan jalan memadukan antara komunikasi dan kerja, dianggap sama saja. Sebab, mereka sudah terlanjur tidak percaya. 

Rakyat memerlukan pendidikan politik yang sistematik, yang benar-benar bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Moralitas yang diajarkan kepada masyarakat, haruslah moralitas yang benar-benar aplikatif, bukan sekadar utopia-utopia. Dengan cara kerja-kerja konkret itu, rakyat akan tidak lagi dengan mudah dibodohi dengan penampilan-penampilan yang merakyat, tetapi sesungguhnya tanpa hati nurani. Wallahu a’lam bi al-shawab.


#zaman edan
#politik
#paradigma
#mohammad nasih
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)