logo rilis
Yusril Usul Verifikasi Faktual Dilakukan secara Sampling
Kontributor
Armidis Fahmi
15 Januari 2018, 21:51 WIB
Yusril Usul Verifikasi Faktual Dilakukan secara Sampling
Yusril Ihza Mahendra. FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Jakarta— Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi faktual dengan cara sampling, atau teleconference. Metode verifikasi demikian yang memungkinkan untuk dilakukan KPU.

"Mau tidak mau verifikasi dengan cara sampling, atau menggunakan teknologi informasi (IT) sangat memungkinkan untuk dilakukan. Ambil sampling dari beberapa daerah dari satu provinsi," kata Yusril di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Lebih jauh, mantan menteri kehakiman itu menerangkan, dalam waktu yang mepet tidak memungkinkan bagi KPU untuk melakukan verifikasi sesuai prosedur yang disyaratkan. Sebab, sesuai ketentuan undang-undang, pada 17 Februari 2018 partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu.

Apalagi, KPU harus melakukan verifikasi faktual pada daerah terisolasi, dan pulau terluar. Selain membutuhkan waktu yang panjang, juga pembiayaan yang cukup.

Sementara itu, agar tidak melanggar undang-undang, katanya, hanya opsi revisi undang-undang, atau dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Hanya saja, ucapnya, dua pilihan itu sangat sulit dilakukan dengan waktu yang tersedia sekitar satu bulan.

Karena itu, agar KPU tetap bisa menjalankan putusan MK, dan tidak melanggar undang-undang, saran Yusril, pilihannya hanya dengan melakukan verifikasi faktual secara sampling.

"Saya sepakat dengan apa yang akan dilaksanakan KPU dalam banyak hal, tentu saya akan mem-back up dari segi hukumnya, supaya KPU melaksanakan hal yang sah, dan legal, tapi juga tidak memberatkan bagi semua (parpol)," terang Yusril.

Lagi pula, menurut penilaian Yusril, soal verifikasi faktual melalui sampling pernah beberapa kali dilakukan dalam pemilu. Karena itu, ada dasar dari peraturan KPU yang memungkinkan opsi itu diambil.

"Kan kalau ada peraturan KPU, selama tidak dibatalkan oleh KPU sendiri, atau MA, itu legal. Itu pernah tiga kali dilakukan," tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terkait Pasal 173 ayat (1), dan (2) UU Pemilu. Dengan adanya putusan itu, konsekuensinya KPU mesti melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta pemilu 2014 yang sebelumnya sudah diverifikasi.


#Yusril Ihza Mahendra
#Verifikasi Faktual
#KPU
#Peserta Pemilu
#Pilpres 2019
#Pemilu 2019
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)