logo rilis
Yusril Sebut KPK Paksakan Dakwaan terhadap Kliennya
Kontributor
Tari Oktaviani
15 Mei 2018, 09:05 WIB
Yusril Sebut KPK Paksakan Dakwaan terhadap Kliennya
Yusril Ihza Mahendra. FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Jakarta—
Kuasa hukum mantan Kepala BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra menilai dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus BLBI terkesan dipaksakan dan menyudutkan kesalahan ada pada kliennya. Padahal, kliennya hanya meneruskan apa yang sudah diputuskan dan disepakati oleh KKSK dan Kepala BPPN sebelumnya.

"Kita bicara secara teori bahwa tugasnya itukan BPPN ini kan, KKSK juga beberapa kali mengalami penggantian sama juga BPPN mengalami pergantian dan sebagian besar adalah surat dakwaan terjadi sebelum masanya Pak Syaf. Pada masa Glen Yusuf, Cacu Sudaryanto, juga menterinya Pak Rizal Ramli ada juga pada masanya Pak Boediono, ada juga pada masanya Dorojatun Kuntjoro Jakti tapi kelihatannya diurut begitu rupa ujung-ujungnya Syafruddin yang salah," kata Yusril, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia mengatakan keganjilan lainnya yaitu jika mengacu kepada isi MSSA, seharusnya perkara ini tidak cukup bukti untuk bisa menjerat kliennya. Padahal keputusan yang diambil oleh KKSK pada 2004 saja mengacu pada hasil udit BPK pada waktu itu yang menyatakan bahwa kasus BDNI itu sudah selesai seluruhnya dan bisa diterbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas). 

"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini, jadi kasus ini dianggap sudah selesai dalam perdata, tiba-tiba kalau sekarang KPK menganggap bahwa ada unsur tindak pidana korupsi dan itu didasarkan pada audit BPK yang baru atas perintah KPK sendiri," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, dakwaan Jaksa menurut Yusril dipaksakan mengingat bukan kliennya yang menjadi pihak yang melakukan atau mengurus penjualan aset PT Dipasena milik Sjamsul Nursalim

"Oke hasil audit BPK itu surut kebelakang, itu yang tidak mungkin dilakukan dalam hukum, ketika diketahui bahwa sebenarnya Pak Syafruddin tidak menjual aset itu, itu kan dijual oleh PT PPA pada masa 2007, pada waktu itu sudah di bawah Presiden yang baru SBY, menteri keuangannya juga sudah berubah dan tidak lagi menjadi Ketua BPPN, persoalan ini perdata atau pidana?" kata Yusril.

Diketahui, Sjafruddin Arsyad Temenggung didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Ia didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul Nur Salim dan Itjih S Nursalim melakukan penghapusan Piutang bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak.

Adapun petambak tersebut telah dijamin sebelumnya oleh PT Dipasena Citra Daramadja dan PT Wachyuni Mandira milik Sjamsul Nur Salim. Surat pemenuhan kewajiban pemegang saham diberikan kepasa Sjamsul padahal Sjamsul belum melunaskan piutang BDNI.

"Bahwa akibat peebuatan terdakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp4,58 T berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK nomor 12/LHP/XXI/08/2016 tanggal 25 Agustus 2017," kata Haerudin di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)