Home » Peristiwa » Daerah

Yusril: Proyek Reklamasi Hajatnya Pemerintah Bukan Swasta!

print this page Sabtu, 13/1/2018 | 12:44

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, masyarakat kurang mendapat informasi mengenai polemik reklamasi di Teluk Jakarta. 

Menurutnya, proyek uruk laut tersebut merupakan ototitas pemerintah pusat dan daerah, bukan pihak swasta.

"Sebenarnya yang punya hajat melaksanakan reklamasi ini pemerintah. Jadi pemerintah pusat, Pemda DKI (era Ahok-Djarot), dan mereka undang swasta untuk melaksanakan reklamasi itu," kata Yusril di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Ia menambahkan, reklamasi pulau di Teluk Jakarta bukanlah suatu kebijakan, melainkan sebuah perjanjian antara pemerintah dengan pengembang. Untuk itu, ia mengingatkan mega proyek ini tidak bisa sembarangan dihentikan. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang cukup besar bila itu dibatalkan atau dihentikan.

"Perjanjiannya itu pihak swasta melaksanakan pembangunan sesuai dengan design yang disodorkan pemerintah, dibiayai pihak swasta, dan dengan kesepakatan apabila reklamasi sudah selesai maka akan dikeluarkan Hak Pengelolahan (HPL) atas nama Pemda DKI dan HGB atas nama pengembang yang mengerjakan reklamasi itu," jelas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Isinya, mengenai permohonan untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang. Adapun tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D dan G.

Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu diteken oleh Anies pada 29 Desember 2017. Surat tersebut, intinya meminta Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan dan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, Pulau D, Pulau G. 

Namun, Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tidak bisa mewujudkan keinginan Pemprov DKI tersebut. Bila Pemprov tak menerima keputusan Kementerian ATR, maka Pemprov dianggap melawan melalui gugatan ke PTUN.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku siap menerima konsekuensi terkait permintaan penundaan dan pembatalan sertifikat HGB pulau reklamasi. Salah satunya, mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp483 miliar.

Sandiaga menuturkan, permohonan penundaan serta pembatalan sertifikat pulau reklamasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), merupakan bagian dari komitmen janji kampanyenya. Karenanya, apapun yang terjadi, Pemprov dipastikan siap menanggung konsekuensinya. Namun, konsekuensi tersebut haruslah terlebih dahulu dipastikan tidak melabrak aturan perundang-undangan yang ada.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Sukma Alam

Tags:

YusrilProyek Reklamasi Teluk