Home » Inspirasi » Wawancara

Yandri Susanto: Tuduhan Jokowi Menyakitkan

print this page Kamis, 30/11/2017 | 15:22

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

SUDAH beberapa kali Presiden Jokowi mengeluh soal legislasi. Mulai dari jumlah Prolegnas yang sangat banyak hingga soal tuduhan ada sponsor dalam proses pembuatan undang-undang. Rupanya tuduhan terakhir ini membuat anggota DPR gerah.

Mereka balik menuding Jokowi seolah menepuk air di dulang. Bukankah selama ini proses pembuatan sebuah undang-undang mulai dari inisiatif sampai pengesahannya melibatkan pemerintah.

Tidak hanya itu, tudingan Jokowi dengan kata 'dulu' seolah ada unsur 'menyalahkan' kepada pemerintahan atau DPR masa lalu. "Dan yang dulu-dulu, undang-undang kita banyak yang pakai sponsor. Blakblakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan," kata Jokowi saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11).

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, termasuk yang terusik dengan tuduhan Jokowi. Menurut anggota DPR dari Banten ini, pernyataan Jokowi tidak bisa dianggap angin lalu. Itu sebuah tuduhan serius. 

Untuk mengetahui lebih jauh pendapat Yandri tentang pernyataan Jokowi ini, wartawan rilis.id Zul Sikumbang mewawancarainya secara khusus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, Presiden Jokowi menyebut pembuatan undang-undang sarat titipan dan sponsor, pendapat Anda?

Pak Jokowi salah. Undang-Undang itu dibuat melibatkan pemerintah dan DPR. Kalau pemerintah tak setuju, tak jadi sebuah undang-undang itu. Jadi Pak Jokowi menuduh, dan itu salah alamat. Harus dicatat, hampir setengah produk undang-undang itu berasal dari pemerintah.

Apakah ini menandakan Pak Jokowi tidak ada koordinasi?

Ya, seharusnya memang Pak Jokowi berkoordinasi dengan menteri-menterinya. Undang-Undang inisiatif DPR itu lebih sedikit dari eksekutif. Ini harus menjadi catatan bagi Presiden.

Kira-kira apa alasan tuduhan Jokowi tersebut, ada motif tertentu?

Pernyataan itu kurang eloklah. Tanpa bukti, tanpa fakta, tiba-tiba mengeluarkan tudingan. Kalau misalkan ada sponsor, seperti tudingan Pak Jokowi, ya, tinggal panggil jaksa, panggil kapolri atau panggil BIN. Siapa sponsornya, dan siapa yang menerima? 

Pengalaman Anda sendiri seperti apa dalam keterlibatan pembuatan sebuah undang-undang?

Saya yang sudah banyak buat undang-undang tidak sepersen pun terima apa itu titipan, apalagi dari sponsor. Pernyataan Presiden Jokowi itu menyakitkan hati.

Bila tidak ada bukti, atau sulit membuktikannya, apakah perlu Pak Jokowi meminta maaf?

Ya, tidak sejauh itulah. Paling tidak Pak Jokowi harus mengklarifkasi pernyataannya. Kalau ada, siapa? Kalau tidak ada bukti, dia (Jokowi) tidak boleh menuduh lembaga tinggi negara lain serampangan. 

Dalam membuat undang-undang, Pak Jokowi harus paham dan mengerti UU Nomor 11 Tahun 2012 bahwa membuat undang-undang itu lima puluh-lima puluh. Kalau undang-undang dilahirkan, pemerintah juga ikut melahirkan. Jadi janganlah Pak Jokowi menepuk air didulang, kenalah muka sendiri. 

Sebenarnya, pihak mana yang lebih mudah dimasuki sponsor, pemerintah atau DPR? 

Di DPR itu kan ada 10 fraksi, ada yang setuju ada yang tidak. Kalau pemerintah tentu hanya satu. Dan yang paling menentukan dalam pembuatan sebuah undang-undang itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah setuju dan didukung oleh beberapa fraksi, jadilah itu undang-undang. Begitu juga sebaliknya, bila pemerintah tak setuju undang-undang itu pasti tidak jadi.

Ketika menuding, artinya Jokowi tak paham undang-undang dan prosedurnya? 

Saya kira itu, Pak Jokowi tak paham dan tidak mengerti prosedur pembuatan undang-undang. Pak Jokowi harus ingat, kalau memang benar ada sponsor, maka itu tanggung jawab Pak Jokowi. Saya ulangi lagi, segera Presiden panggil jaksa, panggil BIN dan panggil kapolri. Presiden kan punya kuasa untuk itu. Saya sebagai anggota DPR tersinggung dengan pernyataan tersebut.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

jokowi undang-undang legislasi