Home » Inspirasi » Wawancara

Yahya Zaini: Di Usia 53 Tahun, Golkar Makin Solid

print this page Senin, 23/10/2017 | 20:50

Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik, Yahya Zaini. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

MEMASUKI usianya yang ke-53, Golkar kian ingin membuktikan diri sebagai partai politik modern. Setelah bertubi-tubi diterpa badai, partai yang dipimpin oleh Setya Novanto ini tetap siap menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Rangkaian kasus hukum yang telah dilalui Sang Ketua Umum Novanto, dan nyaris tidak terbukti bersalah, menunjukkan betapa partai ini telah teruji menghadapi panas-dingin politik. 

Berkaitan dengan HUT Golkar ke-53, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik, Yahya Zaini, mengatakan, proses konsolidasi Golkar akan berkonsentrasi pada pemenangan Pilkada 2018 dengan target kemenangan 60 persen. Yahya juga optimis, Golkar akan meraih 20 persen kemenangan legislatif di Pemilu 2019. 

Bagi Yahya, naik-turunnya elektabilitas Partai Beringin adalah hal biasa. Sehingga, tak sedikit pun pihaknya khawatir atas keterpilihan Golkar jelang pesta demokrasi lima tahunan. Meski begitu, Yahya tetap menekankan pentingnya Golkar, yang telah berusia 53 tahun ini, untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengusung isu-isu politik guna menaikkan kembali elektabilitasnya. 

Terkait apa saja kesiapan Golkar menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, secara khusus wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin mendapatkan kesempatan mewawancarai Yahya Zaini di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Jumat (20/10/2017). Berikut wawancara selengkapnya: 

Di tengah derasnya badai yang menerpa, Golkar menunjukkan kesolidannya. Apa yang membuat Partai Beringin ini bisa keluar dari krisis? 

Kan badai sudah berlalu. Pak Novanto dengan putusan praperadilan di Jakarta Selatan sudah bebas. Beliau sudah tidak tersangkut lagi dengan kasus-kasus hukum yang selama ini disangkakan kepada beliau. Jangan lupa, dalam kurun waktu setahun belakangan ini, Golkar gencar melakukan konsolidasi. Dan elektabilitas Golkar biasalah naik-turun. Kita tidak ada kekhawatiran terhadap elektabilitas, karena setiap saat bisa naik bisa turun. Itu bergantung pada kemampuan Golkar untuk mengusung isu-isu politik guna menaikkan kembali elektabilitasnya. 

Misalnya begini, elektabilitas Golkar paling rendah itu kan pada waktu kita pecah, saat terjadi dualisme, artinya sebelum Munaslub. Saat itu, kita anjlok sampai 7,8 persen. Tapi ketika Munaslub kan naik lagi. Lalu dua bulan di bawah kepemimpinan Pak Novanto, Golkar mengusung Jokowi sebagai calon presiden untuk periode selanjutnya. Akhirnya, pada Agustus kemarin, elektabilitas Golkar meroket menjadi 16 persen. Artinya, kalau Golkar bisa mengusung isu-isu politik terbaru yang bisa membawa angin segar bagi politik di Indonesia, saya yakin elektabilitasnya akan naik lagi. 

Dulu Golkar, saat sama sekali tidak ada kasus hukum yang menjerat, tidak sesolid sekarang. Justru saat ini, ada banyak kasus hukum yang menerpa, Golkar malah semakin solid. Fenomena apa ini? 

Kasus hukum kan cuma sebentar. Saya yakin sebentar lagi kita akan naik lagi. Yang saya mau katakan, turun-naik itu bagian dari dinamika Golkar. Toh, kita punya pengalaman teruji kan, waktu tahun 2004 di bawah kepemimpinan Pak Akbar juga sama. Waktu itu, Pak Akbar dapat kasus, kemudian beliau bebas. Golkar tidak pernah patah arang saat itu, dengan segala sumber daya, kita konsolidasi habis-habisan. Akhirnya pada Pemilu 2004, Golkar menang. 

Jadi, sekali lagi, kita tidak ada kekhawatiran, karena Partai Golkar adalah partai dewasa, berpengalaman, sudah terbiasa menghadapi cobaan-cobaan politik. 

Soal Pilkada 2018, Anda sempat mengatakan bahwa target kemenangan Golkar 60 persen. Untuk mencapai itu, wilayah apa saja yang menjadi skala prioritas Golkar untuk dimenangkan? 

Target ini sebenarnya sama dengan target kemenangan kita di Pilkada 2017 lalu, itu juga 60 persen. Hasilnya sangat memuaskan, Golkar mencapai 56-58 persen kemenangan. Artinya, target ini bukan angin surga belaka, semua mesin politik sekarang sudah mulai bekerja, dan bukan hal mustahil target 60 persen kemenangan di Pilkada 2018 dapat tercapai. 

Terkait wilayah prioritas yang akan dimenangkan, itu tentu ada di daerah-daerah yang basis Golkar sangat kuat. Misalnya di Sumatera, itu ada Sumatera Utara, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan. Lalu di Sulawesi, itu ada Sulawesi Selatan; dan di Kalimantan, itu Kalimantan Timur. 

Untuk Jawa sendiri, Jawa Barat adalah wilayah yang paling strategis untuk dimenangkan. Karena yang paling kuat basis Golkar di Jawa itu kan di Jawa Barat. Untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya kira harus berkoalisi dengan partai lain, dan kemungkinan besar berupaya mengusung 02. 

Khusus Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar di Indonesia, kemarin sempat ada semacam kisruh penentuan calon gubernur. Dalam hal ini, Dedi Mulyadi. Sampai ada demonstrasi ke DPP Golkar karena keputusan untuk mengusung Dedi belum juga dibulatkan. Dinamika di internal seperti apa? 

Saya kira memang keputusan final untuk Jawa Barat belum diputuskan. Memang dulu ada keputusan, kita memberikan kesempatan kepada Dedi sebagai calon gubernur tapi ada “garis miringnya”, juga sebagai calon wakil gubernur. Tetapi tentu ini harus berkoalisi dengan partai lain, karena kita tidak cukup untuk mengusung sendiri. Sambil partai melakukan survei. Terakhir, kira-kira bagaimana peluangnya. Prinsipnya kan Golkar mengutamakan kader sendiri, tetapi kan kita juga harus menang. Karena itu, potensi internal dan aspirasi masyarakat melalui survei menjadi sandaran kami untuk menentukan dan menjadi pertimbangan utama. 

Kalau di Jawa Timur, terkait pengusungan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur, apakah memang sudah resmi? 

Iya, sudah resmi, dan sudah kita putuskan. Tinggal wakilnya saja yang belum. 

Alasan pengusungan ini apa? Berbeda sama sekali dengan PDIP, sebagai sesama partai pendukung pemerintah, yang memutuskan untuk mengusung Gus Ipul. Adakah campur tangan Istana?

Pertama, Ibu Khofifah adalah tokoh yang sangat mengakar di Jawa Timur. Kedua, memang beliau memiliki kedekatan hubungan dengan Golkar. Jadi selama ini kita dekat dengan Ibu Khofifah. Bahkan, pada 2009, saat Munas Riau, beliau pernah ditawari sebagai salah satu ketua. Cuma beliau tidak boleh merangkap saat itu, jadi tidak diterima. Artinya, hubungan dengan beliau itu memang sangat dekat. Ada hubungan historis. Ini tidak berkaitan dengan campur tangan Istana. 

Perbedaan dengan PDIP juga terlihat di Sulawesi Selatan, Golkar lagi-lagi berseberangan dengan PDIP. Menurut Anda? 

Untuk Sulsel, kita memang sudah bulat mengusung Nurdin Halid. Pak Nurdin harus kita menangkan. Terkait itu memang tidak mesti sama. Ada saatnya memang dengan PDIP kita juga tidak sama-sama. Bergantung pada daerah masing-masing. Tidak harus partai pendukung pemerintah di pergulatan pilkada juga harus tetap sama-sama. Karena pertimbangan masing-masing partai berbeda. Golkar di Jawa Timur mungkin berbeda dengan Jawa Barat. Khusus di Sulsel, karena di sana adalah basis Golkar, ya kita harus mencalonkan kader sendiri. 

Ada semacam sentimen di luaran sana yang mengatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara Golkar dan PDIP sebagai partai pendukung pemerintah. Kalau ini ditarik ke Pilpres 2019, Golkar paling pertama mengusung kembali Pak Jokowi. Sementara PDIP sendiri sebagai partai pengusung inti belum memutuskan apakah akan mengusung kembali Pak Jokowi. Tanggapan Anda?

Tidak ada hubungan secara langsung antara pencalonan oleh partai pendukung pemerintah di pilkada dan konteksnya dengan pilpres yang akan datang. Kita tetap membangun koalisi di pusat, tapi dalam konteks pilkada kita berbeda ya memang tidak ada masalah. Masing-masing partai punya pilihan sendiri. 

Untuk Pilpres 2019, apakah Golkar juga mempersiapkan nama-nama yang nanti akan dipasangkan dengan Pak Jokowi?

Pertama, kita akan memperkuat dukungan kepada Pak Jokowi melalui sosialisasi sampai ke tingkat bawah. Kedua, dalam perjalanannya, tentu kita sebagai partai pengusung akan mempertimbangkan siapa nanti calon yang akan mendampingi Pak Jokowi. Ini akan dikonsultasikan langsung kepada beliau sebagai calon presiden dari Partai Golkar. 

Termasuk mengusung Pak Setya Novanto sebagai cawapres Pak Jokowi di 2019?

Belum ada pembicaraan itu. Kita lihat saja nanti.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Partai GolkarPilkada 2018Pilpres 2019Yahya ZainiWawancara

loading...