logo rilis

Wujudkan DOB, Senator DPD RI Minta Pemerintah Sahkan PP Desertada
Kontributor
Nailin In Saroh
26 Januari 2019, 10:00 WIB
Wujudkan DOB, Senator DPD RI Minta Pemerintah Sahkan PP Desertada
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota DPD RI, Fachrul Razi meminta pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah.

"Kami meminta pemerintahkan tandatangani PP Desertada agar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terwujud," ujar Fachrul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Kendati meyakini bahwa Presiden Jokowi konsisten menjalankan nawacita dan jalankan prinsip-prinsip UU dalam penguatan daerah melalui DOB, Fachrul tetap menyesalkan terhambatnya pembentukan rencana tersebut. Lantaran orang-orang disekeliling Presiden tidak mendorong penyelesaian terbentuknya DOB. 

"Kami percaya Presiden Jokowi konsisten jalankan UU namh kami sesalkan ketika disekelilingnya ada yang menghambat pembentukan DOB," tutunya.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB) se-Indonesia, Abdurrahman Sang mengatakan pihaknya tetap meminta pemerintah tandatangani PP untuk landasan hukum pemekaran daerah agar proses pemekaran bisa segera dilakukan.

Menurut dia, dari 173 daerah yang diusulkan menjadi DOB, ada 43 juta penduduknya dan akan berpengaruh besar dalam kontestasi Pemilu.

Dia menghormati pandangan pemerintah bahwa anggaran negara tidak mencukupi untuk pembentukan DOB namun dirinya meminta PP tersebut disahkan.

"Memang ada agenda politik tidak lama lagi, dan kami minta Presiden tandatangani PP tersebut agar proses pemekaran segera dilakukan," ujarnya.

Penanggung Jawab DOB 33 kabupaten di Papua, Philips Wona meyakini Presiden Jokowi punya pertimbangan lain namun jangan sampai pihaknya menjadi korban dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang membuat situasi bertambah keruh.

Dia menilai PP Desertada harus ditandatangani karena merupakan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Jadi jangan sampai kita salahkan orang Papua yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan negara, itu sebenarnya mereka minta supaya ada kesejahteraan. Dan yang bisa menjawab adanya kesejahteraan itu adalah adanya pemekaran," katanya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID