logo rilis

WTP Bukan Jaminan Tak Ada Penyimpangan, kok Bisa?
Kontributor
Yayat R Cipasang
28 Mei 2018, 14:05 WIB
WTP Bukan Jaminan Tak Ada Penyimpangan, kok Bisa?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima status WTP dari BPK. FOTO: Humas BPK

RILIS.ID, Jakarta— Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

Pernyataan itu dikemukakan anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun saat menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi DKI Jakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). 

"Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan," kata Isma Yatun yang menyerahkan laporan keuangan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dengan demikian, kata Isma Yatun, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan  pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. 

"Ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK," ujar Isma Yatun.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP diberikan oleh BPK karena sistem pengendalian pencatatan Barang Milik Daerah (aset tetap) yang belum memadai. BPK mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan termasuk pengamanan aset melalui Pemeriksaan Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang lebih informatif,  menelusuri dan mengoreksi aset-aset yang belum divalidasi, mencantumkan nilai-nilai wajar atas aset tetap yang bernilai Rp0 atau Rp1 dan sampai saat ini terus melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset tetap," terang Isma Yatun. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)