logo rilis
Wiranto Tegaskan Ajakan Golput Bisa Dijerat UU ITE
Kontributor
Doni Marhendro TN
28 Maret 2019, 15:50 WIB
Wiranto Tegaskan Ajakan Golput Bisa Dijerat UU ITE
Menkopolhukam Wiranto memberikan keterangan kepada awak media di UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (28/3/2019). FOTO: RILIS.ID/Doni Marhendro

RILIS.ID, Tangerang Selatan— Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pihak yang mengajak masyarakat untuk golput alias tidak memilih bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia tidak khawatir jika ada anggapan bahwa wacana tersebut dimasukkan ke ancaman tindak pidana terorisme dianggap sebagai ancaman pertahanan negara.

“Yang khawatir siapa, yang khawatir itu bangsa Indonesia kalau golput banyak. Kalau nanti ke TPS terancam, yang khawatir itu kita semua. Itu kan milik bangsa Indonesia, kita sebagai bangsa yang melaksanakan pemilu," katanya di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (28/3/2019).

Wiranto beranggapan, jika ada undangan dari pihak-pihak yang mengajak masyarakat untuk tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan perbuatan teror.

Meski begitu, Wiranto menyebutkan bahwa hal itu masih wacana. Ia meminta semua pihak untuk melakukan kajian lebih dahulu.

“Kalau ada undangan yang mengancam masyarakat lain untuk tidak datang ke TPS itu namanya teror. Saya mengusulkan, mewacanakan bagaimana kalau dimasukkan ke ancaman tindak pidana terorisme. Itu kan wacana, silakan dikaji. Kalo tidak setuju, tidak apa-apa dan kalau setuju nanti masih ada prosesnya," ujarnya.

Wiranto juga meminta bagi pihak yang mengecam, mencela dan menganggap dirinya tidak mengerti hukum untuk memberikan solusi soal wacananya memasukkan ajakan golput dalam ancaman tindak pidana terorisme. (*)

Editor: Segan Simanjuntak




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID