Home » Fokus

Waspadai 'Penyusup' Penghayat Kepercayaan

print this page Senin, 27/11/2017 | 18:49

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

"Perlu didata dulu mana aliran-aliran kepercayaan yang memang sah, kategori sesat kan ada juga," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

POLEMIK antara kaum agama dan abangan atau penghayat kepercayaan, ternyata masih terjadi sampai sekarang. Meski hampir 20 tahun Indonesia memasuki usia reformasi, tapi sentimen kedua kubu tersebut semakin terlihat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 November lalu seolah menjadi tanda berkibar kembali bendera perang. 

Melalui jejaring nirkabel, saya melalukan tinjauan di sejumlah artikel dan media online soal argumentasi kekinian para kelompok beragama yang tak terima diakuinya eksistensi penghayat.

Misal saja, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat menilai kalau putusan hukum tersebut dapat menyuburkan aliran-aliran sesat di Indonesia.

"Khawatirnya akan memperkuat posisi aliran kepercayaan. Lalu akumulasinya akan dianggap menjadi agama baru," kata Wakil Ketua MIUMI, Muhammd Zaitun Rasmin.

Jika mengacu pada argumentasi tersebut, pemerintah memang harus berhati-hati menangani persoalan ini. Berbagai kasus penistaan agama memang marak terjadi. Mereka yang mengaku utusan Tuhan, dengan mudah merangkul masyarakat di daerah, khususnya pendalaman, untuk menjadi makmum mereka.

Semua kembali lagi pada tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang relatif rendah sehingga tak sulit membujuk kaum tradisional tersebut.

Data dari Kementerian Agama pada Agustus 2016 lalu, tercatat ada sekitar 300 aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang atau mendistorsi pemahaman ajaran agama. Namun, jumlah yang terungkap tak sampai 20 aliran.

(FOTO: Agama Salamu/Lia Eden. Sumber: Antara)

Sejumlah aliran yang diklaim sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, ISIS, LDII, Agama Salamu/Lia Eden dan Jemaat Kristiani Pondok Nabi, Isa Bugis, Aliran Hidup di Balik Hidup, belum lama ini Gafatar, sempat populer di Indonesia.

Ini juga menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung tertuang dalam Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta Peraturan Jaksa Agung tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan.

Ketentuan tersebut merupakan amanat dari UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Untuk itu, perlu rasanya pemerintah berkordinasi juga dengan Kejaksaan Agung agar pemetaan terhadap aliran-aliran semacam ini mendapat filter secara detail sehingga tak semena-mena memanfaatkan momen para penghayat.

Gerbang Masuk Paham-paham Tak Berketuhanan

Bukan hanya sekte-sekte tersebut. Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi juga turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap putusan MK. Jangan sampai paham-paham yang dilarang, bebas masuk ke negeri ini dengan berkedok aliran kepercayaan.

"Misalkan orang yang menganut aliran komunisme," kata Baidowi.

Politisi dari PPP ini juga mengungkapkan, Pancasila sebagai landasan dasar negara pada sila pertama menyebut soal ketuhanan. Maka, sudah sewajarnya sebagai warga negara memuluk agama yang diakui negara.

Permasalahan yang nanti muncul adalah pertentangan di masyarakat. Sebab, ia merasa was-was bila kolom agama yang bisa diisi aliran kepercayaan, maka dapat digunakan para pihak tertentu menghindari kewajiban agamanya. Menjadi ateis.

(FOTO: Simpatisan partai komunis di Indonesia. Sumber: Istimewa)

Sejauh ini, memang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan menentukan sanksi bagi seseorang yang menganut ateisme. Namun, idelogi tersebut tak sesuai dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

Bagaimana pemerintah mendeteksinya? Sedangkan pemerintah ke depan hanya akan menuliskan 'Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME' tanpa embel-embel nama alirannya secara spesifik nantinya di kolom agama KTP elektronik (e-KTP).

Bisa saja, ada orang tak bertuhan mendaftarkan diri sebagai penghayat. Toh, tidak diketahui, aliran apa yang diyakininya.

Dari sana, saya melihat pentingnya pemerintah memiliki data tentang jumlah penghayat serta pemeluknya. Termasuk organisasi-organisasi yang mewadahi penganut kebatinan ini.

Meski tak nampak di kolom agama, setidaknya ada jenis-jenis aliran kepercayaan yang semestinya menjadi pedoman pihak pencatatan sipil dan kependudukan. Mereka tak sembarang mengklaim diri sebagai penghayat.

Meragukan Kolom Agama dan Kepercayaan

Dalam putusannya, MK memang menilai adanya ketidaksesuaian sejumlah pasal di UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan konstitusi. Namun pertimbangan lembaga peradilan tinggi tersebut hanya menyoal masalah HAM.

Sedangkan, jika dilihat lebih jauh, ada hal lain yang semestinya turut menjadi pokok pemikiran para hakim konstitusi sebelum mengambil sikap.

(FOTO: Ketua MUI Ma'ruf Amin. Sumber: Antara)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menilai, putusan MK ini menyalahi kesepakatan politik yang pernah diatur sebelumnya. Meski, ketetapan tersebut bersifat final dan mengikat, MUI tetap menolaknya.

Menurutnya, hal tersebut justru memiliki dampak dan implikasi yang fundamental terhadap tatanan kehidupan beragama.

Dalam mengambil putusan, MUI menilai MK melupakan Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1978 yang menyebut bahwa agama dan aliran kepercayaan itu berbeda dan tidak bisa disamakan.

Pengurus PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, bila pertimbangan MK hanya karena persoalan diskriminasi sehingga kolom agama boleh diisi dengan kepercayaan, maka sama saja MK menganut paham HAM liberal. Dampak putusan ini, dinilai akan menjadi besar ke depannya.

Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid menambahkan, pemberian identitas untuk penganut aliran kepercayaan tidak harus dalam kolom agama. Sebab, dalam database, kepercayaan mereka sebenarnya sudah tercatat.

Polemik pro-kontra ini memang tak akan ada habisnya. Hanya untuk lebih bijak, maka semua pihak harus mengawasi bagaimanan draf rancangan undang-undang Adminduk terbaru yang kini disusun pemerintah.

Ketimbang menyikapi argumentasi kedua kubu tersebut, ada hal lain yang lebih penting sekarang. Pun MK sudah memutuskannya.

Mengutip kata Gus Sholah, kalau bicara pro-kontra itu sudah lewat karena telah diputuskan oleh MK.

"Sekarang, kita hanya mencegah agar putusan itu tidak sampai menimbulkan konflik," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut.

Penulis Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

kolom agamapenghayat kepercayaankomunismeateismeputusan MK