logo rilis
Wasekjen Demokrat: Hasto Juru Bicara PDIP yang Buruk
Kontributor
Tari Oktaviani
27 Maret 2018, 12:35 WIB
Wasekjen Demokrat: Hasto Juru Bicara PDIP yang Buruk
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengomentari bantahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku tidak bermaksud mengganggu hubungan Presiden Jokowi dengan Demokrat dalam kasus E-KTP. Menurutnya, Hasto menjadi juru bicara yang buruk bagi PDIP.

Pasalnya, ia menilai pernyataan Hasto juga memberi citra buruk pada politik. Di matanya, seolah mengesankan politik selalu ada perilaku tak bermartabat.

"Hubungan kami dengan PDIP, andai pun ada, tak bisa dibilang baik. Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan," katanya melalui siaran pers yang diterima rilis.id, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Selain itu, ia memandang pernyataan Hasto pada Partai Demokrat yang selalu tanpa alasan merefleksikan adanya konflik internal partai berlogo Banteng itu, yakni antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi.

"Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat," katanya.

Lebih jauh, ia juga membantah hubungan Demokrat dengan Presiden Jokowi tidak harmonis. Menurut Rachlan, selama ini partainya dengan Pak Jokowi justru tak bisa dibilang buruk.

"Bahkan Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri pada kami dengan menyebut dirinya juga 'Demokrat'," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah PDIP berupaya memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat. 

Ini mengingat Hasto yang menyinggung slogan Partai Demokrat "Katakan Tidak pada Korupsi" pada 2019 saat membantah pernyataan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung diduga masing-masing menerima uang proyek tersebut sebesar US$500 ribu.

"Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut," ujar Hasto di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)