Home » Fokus

Warga Rusunawa Korban Penggusuran tanpa Pemberdayaan

Senin, 21/8/2017 | 23:51

ILUSTRASI: Hafidz Faza

LANGKAH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengancam akan mengusir para penghuni Rusunawa Tambora Jakarta Barat diprotes. Solusi dengan mengusir yang tersebut dinilai tidak pantas dilakukan pemerintah.

Protes itu disampaikan Gugun Muhammad koordinator advokasi Urban Poor Consortium (UPC). Gugun melihat, langkah pemerintah pantas dilakukan mengingat pemerintah sendiri yang meminta warga untuk pindah ke rusunawa.

Menurut Gugun, pemerintah sebaiknya memikirkan soal pemberdayaan ekonomi warga Rusun ketimbang melakukan pengusiran bagi kelas ekonomi yang belum mapan tersebut lantaran ketidakmampuannya membayar angsuran.

"Pemda DKI yang menggusur dan merayu serta memaksa warga pindah ke rusunawa. Pemda juga yang mesti melakukan pemberdayaan ekonomi supaya warga yang tinggal di rusun ekonominya membaik dan mampu membayar sewa," kata Gugun kepada rilis.id, Jakarta, Senin (21/8).

Dalam penilaian Gugun, karena saat memaksa warga untuk pindah ke rusunawa, pemda DKI beralasan hal itu dalam hal penataan kota, maka sebaiknya diimbangi dengan upaya pemberdayaannya. Apalagi, menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah masih dalam hal mempersiapkan kemampuan ekonomi warga rusun masih sangat lemah.

Dengan alasan itu, pemerintah tidak melakukan langkah gegabah dengan cara mengusir warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. 

"Selama upaya pemberdayaan itu belum berhasil maka Pemda tidak boleh melakukan pengusiran karena tidak bisa bayar sewa," ujar Gugun.

Lebih jauh dia mengungkapkan, mempersiapkan masyarakat yang mampu secara ekonomi merupakan tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Pasalnya, pemerintah sendiri yang memaksa warga agar mau direlokasi ke Rusunawa dalam rangka penataan Jakarta.

"Itu bentuk tanggung jawab Pemda yang harus dilakukan karena merekalah yang melakukan relokasi," pungkasnya.

Penulis Armidis Fahmi
Editor Danial Iskandar

Tags:

fokusrusunawa tamboragugun muhammad

loading...