logo rilis

Warga Mojokerto Minta Kebijakan Full Day School Dikaji Ulang
Kontributor
Budi Prasetyo
17 November 2018, 14:29 WIB
Warga Mojokerto Minta Kebijakan Full Day School Dikaji Ulang
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Mojokerto— Sekolah sehari penuh atau full day school kembali ditentang masyarakat. Gara Gara FDS jumlah anak Ngaji menurun.

Ini diungkapkan Heri, warga Kedung Mulang Kota Mojokerto. Sejak ada FDS, Taman pendidikan Alquran (TPQ) di Kota Mojokerto Jadi sepi bahkan kosong karena anak-anak sudah kelelahan setelah sekolah seharian.

“Warga di sini meminta agar kebijakan full day school ditinjau kembali. Karena disini TPQ itu jam 4 sore. Sedangkan anak-anak baru pulang sekolah dan sudah capek," tutur warga Kedung Mulang RT 14 RW 04 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon kota Mojokerto saat menghadiri jaring aspirasi yang digelar anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim Renville Antonio, Jumat (16/11/2018) siang.

Menanggapi hal ini, Renville mengaku juga sangat prihatin. Pasalnya dia sendiri merasa anaknya lelah setelah pulang sekolah sore hari.

"Saya juga sama. Anak saya capek pulang sekolah. Tapi bagaimana lagi, tetap saya paksa mengaji setelah Maghrib,” jelas Renville.

Namun Warga menyatakan, TPQ tidak bisa dilaksanakan usai Maghrib karena pada waktu tersebut digunakan untuk sekolah diniyah (sekolah mendalami agama).

"Meski bukan termasuk bidang saya, ini aspirasi yang sangat baik dan nanti tetap akan kami sampaikan kepada komisi yang membidangi," jawab anggota Komisi C (Bidang Keuangan) ini.

Sementara itu, keluhan lainnya yang muncul dalam reses itu adalah soal infrastruktur. Hal itu malah disebutkan Renville tanpa menunggu pertanyaan warga.

"Meskipun belum ditanyakan, saya tahu pasti salah satu yang diminta adalah pengaspalan jalan ini dan pelengsengan di belakang situ," ucap Renville sambil tersenyum, disambut tawa warga.

Ada juga warga yang mengeluhkan kacang lupa kulitnya. Ungkapan ini ditujukan kepada wakil rakyat yang dinilai melupakan konstituennya.

"Ungkapan kacang lupa kulitnya itu sulit hilang karena munculnya sangat subjektif. Anggota Dewan itu dianggap bisa menyelesaikan semua masalah. Bahkan sampai urusan pribadi ada yang minta bantuan," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Renville mencontohkan, ada 497 orang yang meminta bantuan untuk memasukkan anaknya sekolah. "Tidak mungkin saya bisa memenuhi semua permintaan pribadi semacam itu. Tapi alhamdulillah, 2019 mendatang SMA/SMK di Jawa Timur gratis. Anggarannya akan ditandatangi DPRD Jatim bulan ini," ungkap Renville.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)