logo rilis
Pribumi Juga Butuh Perlindungan
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
17 April 2018, 14:57 WIB
Pribumi Juga Butuh Perlindungan
ILUSTRASI: AMAN.

"PENTING adanya pengakuan terhadap masyarakat adat di daerah." Begitulah kata Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abnon Nababan.

Hal ini juga menyangkut pengembalian tanah adat yang diambil oleh pemerintah sejak orde baru. Peran rezim era sekarang sangat penting untuk mengembalikan sumber-sumber kehidupan lainnya bagi masyarakat adat.

Perampasan hak ulayat atau masyarakat adat masih saja sering terdengar. Terlebih, pemerintah terus melakukan pembangunan secara massif di berbagai pelosok, yang terkadang justru mengabaikan hak-hak mereka.

Karena belum adanya pengakuan itu, masyarakat adat tidak dapat mengklaim tanah ulayat yang merupakan haknya itu. Di satu sisi, keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya diakui secara tegas dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 UUD 1945. 

Undang-Undang Masyarakat Adat merupakan hak konstitusional. Makanya, harus dimaknai sebagai langkah konkret. Apalagi, rencana pembentukan UU Masyarakat Adat merupakan komitmen Nawacita dan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Direktur Advokasi dan Kebijakan AMAN, Arman Muhammad, mengakui maraknya konflik yang terjadi pada masyarakat adat lantaran belum terwujudnya pembentukan regulasi khusus. Meski sudah tercantum dalam konstitusi, namun pasal-pasal tersebut dinilai masih bersifat parsial.

"Malah itu yang justru kadang-kadang membuat konflik," tambah dia.

Selama ini, tercatat masih jelas terlihat konflik-konflik pada masyarat adat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ujarnya, pernah merilis hasil inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

"Ada sekitar 2.483 berkas pengaduan di tahun 2014, itu Komnas HAM. Sementara, data AMAN mencatat ada sekitar 200-an konflik terjadi pada masyarakat adat," sebut Arman.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, mengatakan masyarakat adat selama ini kerap kalah bila berkonflik dan terjadi upaya penyelesaian secara hukum. Hal ini disebabkan karena tidak ada landasan regulasi sebagai payung hukum mereka.

Untuk itu, keberadaan RUU Masyarakat Adat itu adalah upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada mereka sebagai warga negara.

"Sekarang ini kan masyarakat adat selalu dikalahkan dalam proses hukum," papar Firman ketika melangsungkan pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN) di Kompleks Parlemen Senayan pada 12 September 2017 lalu.

Dia kemudian menceritakan terkait pernah ditemukannya kasus adanya kelompok kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat adat setempat demi mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. 

Selain itu juga sering masyarakat adat dimanfaatkan demi kepentingan politik sesaat, yang bisa merugikan tradisi dan adat yang ada. 

"Padahal untuk memobilisasi masa, untuk kepentingan politik tertentu di pilkada dan sebagainya. Ini merusak tatanan dari masyarakat adat," katanya.

Selain Firman, anggota Baleg lainnya, Khatibul Umam Wiranu, juga menekankan pentingnya keberadaan RUU tentang masyarakat adat. Menurutnya, RUU ini juga berusaha mengatasi masalah sengketa tanah yang sering muncul dalam masyarakat adat.

"Pada titik akhir adalah soal tanah. Perlindungan pada hukum adat adalah, kalau saya 90 persen adalah perlindungan terhadap tanah adat," ujarnya seperti dilansir dpr.go.id

Ternyata, konflik sangat kental di lingkungan masyarakat adat. Melansir dari laman aman.or.id, ada 16.000 kasus yang belum selesai sejak 1945, lebih dari separuh yang mangkrak merupakan urusan lahan dan pelanggaran HAM di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Ini semua karena akibat tidak adanya payung hukum dan tumpang tindih peraturan. Harusnya, yang kayak begini jadi dasar pemerintah mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Pada 22 Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawabnya. "Mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat. Saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, pemerintah hanya akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan."

Itu disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan pengurus AMAN di Istana Negara Jakarta. Hal satu ini memang harus cepat diselesaikan, karena terkait keperluan pemerintah menyelesaikan urusan-urusan sengketa lahan dan pertanahan.

Tapi, kelihatannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, punya pendapat lain. Disampaikan  pada 11 April 2018, lewat surat No:189/2257/SJ, perihal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Tjahjo dalam surat tersebut menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, belum menjadi kebutuhan konkret. Malah, dinilai berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka atau menghidupkan kepercayaan baru, serta membebani APBN.

Selain itu, masih kata Tjahjo, aturan serta undang-undang yang ada saat ini sudah dianggap cukup untuk mengatur keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya.

Menanggapi hal tersebut, Rukka Sombolinggi selaku Sekjen AMAN, menyatakan bahwa logika berpikir yang disampaikan Tjahjo adalah sesat pikir yang fatal. Peraturan yang ada saat ini, malah dianggapnya tumpang tindih dan saling menyandera.

Tapi, menurut Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, prinsipnya pemerintah menudukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi, terkait masyarakat adat. Adapun, DIM yang diserahkan ke Mensesneg masih dianggap mentah.

"Nanti akan dibahas lagi dalam rapat terbatas," kata Nata.

Selain Kemendagri, ada lima kementerian lain yang terlibat, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)