logo rilis
Wapres Sebut Eksekusi Mati Zaini Bukan Tanpa Pemberitahuan
Kontributor
Syahrain F.
20 Maret 2018, 19:33 WIB
Wapres Sebut Eksekusi Mati Zaini Bukan Tanpa Pemberitahuan
Wapres Jusuf Kalla. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan baru terkait eksekusi mati terhadap buruh migran asal Indonesia Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53).

Menurutnya, eksekusi mati tersebut bukan dilaksanakan tanpa pemberitahuan. Apa yang diungkapkan JK berbeda dengan yang dinyatakan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bahwa KBRI di Arab Saudi.

Menurut keterangan Kemlu RI, otoritas kerajaan Arab Saudi sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi tersebut, atau tanpa menyampaikan "mandatory consular notification".

"Tentu kita minta penjelasan kepada mereka (Arab Saudi) kenapa itu terjadi, tapi itu juga sudah disampaikan di puluhan kali pertemuan tentang ini. Jadi, bukan tanpa pemberitahuan," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Wapres Kalla mengatakan, rencana eksekusi hukuman mati terhadap Zaini telah diketahui Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah dan Kementerian Luar Negeri selama mendampingi tenaga kerja asal Bangkalan itu di penjara.

"Ini kan masalah sudah 14 tahun lebih pengadilannya, jadi bukan hal baru sebenarnya. Pemerintah sudah berusaha, tetapi kita juga harus memahami hukum yang berlaku di negara lain, seperti ini," tambah Jusuf Kalla.

Jika mengutip dari kantor berita Antara, tidak disebutkan yang dimaksud Wapres JK "telah diketahui pemerintah" adalah vonis hukuman mati atau waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Apabila yang dimaksud adalah vonis, pihak (Kemlu) dan Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh membenarkan hal tersebut. Namun, soal tanggal eksekusi, baik Kemlu maupun KBRI mengaku tak menerima notifikasi dari pihak Pemerintah Saudi.

"Jika yang dimaksud notifikasi adalah penyebutan hari dan tanggal eksekusi, maka KBRI belum menerima," ucap Agus kepada rilis.id, kemarin (19/3).

"Pemerintah Indonesia terkejut menerima informasi mengenai hukuman mati saudara kita di Mekkah. Eksekusi perkiraan dilakukan 11.30 waktu setempat," ucap Direktur Perlindungan WNI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, di hari yang sama.

Terlepas dari apa yang disebut Dubes Agus sebagai "kuasa takdir" Wapres JK menilai pemerintah telah mengupayakan maksimal pendampingan hukum dan advokasi terhadap Zaini.

Presiden Joko Widodo pun, lanjutnya, telah bertemu dengan Raja Salman terkait hukuman mati terhadap TKI di Arab Saudi. Namun, Wapres menekankan sekali lagi, hukum di Saudi memang memberlakukan hukuman mati.

"Ini termasuk pembicaraan Presiden, tiga kali (Presiden berbicara dengan Raja Salman), jadi bukan main-main itu usaha Pemerintah. Cukup tinggi, sampai tingkat Presiden membela warga (WNI) di situ," kata Wapres.

 


500
komentar (0)