logo rilis
Wali Kota dan 18 DPRD Malang Jadi Tersangka
Kontributor
Tari Oktaviani
21 Maret 2018, 19:23 WIB
Wali Kota dan 18 DPRD Malang Jadi Tersangka
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Malang, Mochammad Anton, dan 18 Anggota DPRD Malang sebagai tersangka. Anton diduga memberi hadiah atau janji terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang 2015.

"Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan, karena berhubungan dengan sesuatu yang bententangan dengan kewajiban," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Adapun 18 Anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka, adalah Suprapto, Sahrowi, Salamat, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani. Lalu, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya'qud Ananda Budbon, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Abdul Rahman, HM Zainuddin (Wakil Ketua DPRD) dan Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD).

Kata Basaria, ada sejumlah bukti yang digunakan untuk menjerat 18 anggota dewan. Di antaranya, keterangan saksi, surat, dan barang elektronik.

"Delapan belas tersangka unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 menerima fee dari MA selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018, bersama-sama tersangka JES (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Malang 2015) untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015," urainya.

Diduga ke-18 legislator itu menerima pembagian fee dari total yang diterima tersangka Ketua DPRD Malang periode 2014-2019, MAW. MAW menerima duit Rp700 juta tersebut dari JES. Sekitar Rp600juta di antaranya, diduga didistribusikan ke sejumlah Anggota DPRD Malang.

Atas perbuatannya tersebut, Anton disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf h atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. Sedangkan 18 Anggota DPRD Malang, dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka pada perkara ini. Yaitu, Ketua DPRD Malang 2014-2019 M. Arief Wicaksona (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyano (JES).

MAW diduga menerima suap Rp700 juta dari JES untuk memuluskan pembahasan APBD-P Malang 2015. Untuk perkara MAW dan JES, saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Editor: Fatah H Sidik


komentar (0)