logo rilis
Wajib Tanam Bawang Putih, Petani: Kemitraan Berjalan Lancar
Kontributor
Fatah H Sidik
12 Juni 2018, 19:44 WIB
Wajib Tanam Bawang Putih, Petani: Kemitraan Berjalan Lancar
Direktur STO Ditjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto (tengah), memimpin penanaman bawang putih di Temanggung, Jawa Tengah, 7 November 2017. FOTO: RILIS.ID/Fatah Sidik

RILIS.ID, Magelang— Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkan importir hortikultura menanam bawang putih, untuk mewujudkan swasembada pada 2021. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjadi salah satu lokasi wajib tanam.

Petani bawang putih asal Magelang, Tunov, menyambut baik kebijakan wajib tanam oleh importir hortikultura. Sebab, petani diuntungkan melalui pola kemitraan dengan swasta dalam menjalankan program tersebut.

"Sejauh ini, kemitraan berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti di lapangan. Baik importir maupun petani, sama-sama menjaga komitmen bersama," ujarnya.

Pernyataan senada dilontarkan Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sido Maju Awalin dan Ketua Poktan Sido Luhur Farikhin. Alasannya, petani mendapatkan Rp50 juta per hektare.

"Untuk kebutuhan benih, saprodi (sarana produksi), dan tenaga kerja. Ini alhamdulillah, sesuai dengan kesepakatan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dnas Pertanian Magelang, Wijayanti, mengatakan, seluas 1.356 hektare di wilayahnya dimanfaatkan untuk wajib tanam. Itu, berasal dari 14 importir.

Swasta umumnya menggunakan benih lokal, seperti Lumbu Kuning, Lumbu Hijau, Lumbu Putih, dan Tawangmangu Baru.  Rata-rata produksi tujuh ton per hektare.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Suwandi, mengklaim, pola kemitraan tersebut menguntungkan kedua pihak. Pelaku usaha menyiapkan modal dan tata niaganya, sedangkan petani melakukan budi daya.

Kebijakan tersebut dicetuskan era Dirjen Spudnik Sujono, dalam rangka melibatkan partisipasi swasta dan meningkatkan luas tambah tanam (LTT). "Target swasembada pada 2021 ditanam 80 ribu hektare," terangnya.

Selain dari importir, Kementan juga mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk 2018, dialokasikan sekitar 6.100 hektare.


500
komentar (0)