logo rilis

Waduh, Pemeritah Dituding Inkonsisten soal Ini
Kontributor
Yayat R Cipasang
12 Oktober 2018, 20:41 WIB
Waduh, Pemeritah Dituding Inkonsisten soal Ini
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium, cermin dari buruknya tata kelola kebijakan di internal tubuh pemerintah. Jika sebelumnya banyak kebijakan belum seumur jagung sudah dibatalkan, kali ini dalam hitungan jam, kebijakan yang baru diumumkan kemudian dibatalkan.

Demikian anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian dalam pernyataan pers yang diterima rilis.id, Jumat (12/10/2018), merespons pembatalan kenaikan Premium yang dianggap ironis.

"Perubahan singkat terhadap kebijakan yang sudah diumumkan, juga menandakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tidak kompeten dalam mengelola birokrasi," ujarnya.

"Bagi dunia usaha, sikap inkonsisten ini mengirimkan pesan kepada mereka, bahwa pemerintahan ini tidak reliable. Padahal, di tengah situasi ekonomi yang sedang terpuruk, konsistensi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dunia usaha," tambahnya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengimbau, sebaiknya pemerintah tidak memperburuk keadaan dengan menciptakan kekonyonal-kekonyolan baru. Sebelum adanya pembatalan, pihaknya juga melihat dalam menaikan harga BBM Premium ini, pemerintah tidak taat asas.

"Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah sebuah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen. Merujuk kepada Perpres No. 191/2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi. Inkonsistensi sikap pemerintah bukan kali ini saja," paparnya.

Sebelumnya, dia mengingatkan, sudah banyak sikap inkonsisten yang ditunjukan oleh pemerintahan Jokowi. Sebagai contoh, digantinya menteri ESDM Archandra dalam hitungan hari, pembatalan kebijakan full day school, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pembatalan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, serta pembatalan kebijakan Pajak Bunga Deposito.

Hal tersebut, kata dia, semuanya menunjukkan lemahnya leadership seorang presiden, yang tidak mampu mengatur dinamika di internal tubuh kabinetnya sendiri.

"Dan semua kekonyolan tersebut akan berulang, apabila Jokowi menjadi presiden kembali. Semua itu akan dibenahi oleh Prabowo-Sandi ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024. Latar belakang dan pengalaman keduanya sangat mumpuni. Karena baik Prabowo dan Sandi sangat paham psikologis dunia usaha yang membutuhkan iklim investasi yang pasti, terukur dan konsisten agar dunia usaha dapat berkembang," pungkasnya.

Peneliti dari Instutite for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov mengingatkan pemerintah agar harga BBM jenis Premium jangan sampai naik.

"Di tengah kondisi ekonomi yang enggak stabil ini, paling prioritas adalah menjaga daya beli masyarakat," kata Abra saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (12/10/2018).

Jika terjadi kenaikan dari BBM jenis Premium, tentu akan mempengaruhi harga di berbagai sektor lainnya, termasuk berakibat pada tingginya inflasi nanti.

"Inflasi akan jadi sentimen negatif. Kalau investor melihat inflasi terlalu tinggi. Dampaknya akan ke rupiah. Makanya, paling penting jaga stabilitas ekonominya dulu," tambahnya.

Namun, ia juga mengharapkan pemerintah tak sampai membebani Pertamina. Artinya, solusi lainnya adalah menaikan harga Premium namun menambah subsidi atas BBM tersebut.

Karena saat ini minyak dunia memang sudah naik 100 persen. Karena itu, wajar kalau akhirnya Pertamina mengusulkan kenaikan harga Pertamax, dan jenis BBM non-subsidi lainnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)