logo rilis

Waduh, Angka Kurang Gizi di NTB Masih Tinggi
Kontributor
Kurnia Syahdan
24 Mei 2018, 14:35 WIB
Waduh, Angka Kurang Gizi di NTB Masih Tinggi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Mataram— Angka kurang gizi di Nusa Tenggara Barat masih tergolong tinggi.

"Masih tinggi prevalensi kurang gizi di NTB, meski revalensi kurang gizi kita mengalami peningkatan 20,2 persen di tahun 2016 menjadi 22,6 persen tahun 2017," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Marjito, di Mataram, Kamis (24/5/2018).

Capaian tersebut, kata Marjito, juga tidak sesuai dengan target yang diharapkan yaitu tidak lebih dari 15,5 persen.

Ia menjelaskan, data prevalensi kurang gizi di peroleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) di lakukan setiap tahun. 

Di mana kurang gizi, yakni salah satu indikator pertumbuhan balita yang menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak.

"Indikator ini digunakan untuk menilai, apakah seorang anak beratnya kurang atau sangat kurang dan memberikan indikasi masalah gizi secara umum karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan," jelasnya.

Marjito mengungkapkan, tingginya prevalensi kurang gizi di NTB ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

"Jadi untuk mengatasi kondisi ini dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Tidak bisa Dinas Kesehatan bekerja sendirian," terangnya.

Adapun prevalensi kurang gizi tertinggi di NTB, terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah di Kabupaten Lombok Barat sebesar 19,1 persen.

Selain persoalan gizi kurang NTB juga menjadi daerah persoalan gizi lainnya, yakni stunting atau kekerdilan. 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Dari data hasil PSG pada tahun 2017, sebut Marjito, menunjukan prevalensi stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 29,6 persen. 

Angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 29,9 persen atau naik 7,29 persen.

Untuk prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa, yakni 41,9 persen disusul Lombok Tengah 39,9 persen, Dompu 38,3 persen, Kota Mataram 37,8 persen, Lombok Utara 37,6 persen, Bima 36,6 persen, Kota Bima 36,3 persen, Lombok Barat 36,1 persen dan Lombok Timur 35,1 persen.

"Angka stunting terendah hanya di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebesar 32,6 persen," ucap Marjito.

Pada tahun 2018 Provinsi NTB menjadi daerah stunting dari 100 kabupaten kota se-Indonesia. 

Di NTB sendiri terdapat 60 desa dari 6 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penekanan persoalan stunting.

"Untuk mengatasi stunting ini kita memberikan pengawalan mulai dari posyandu, puskemas hingga rumah-rumah sakit. Termasuk, pemberian makanan tambahan dengan harapan ibu sehat dan bayi pun sehat," pungkasnya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)