logo rilis
Wabendum PPP Mangkir dari Panggilan KPK, Kenapa?
Kontributor

06 Agustus 2018, 16:00 WIB
Wabendum PPP Mangkir dari Panggilan KPK, Kenapa?
Juru Bicara KPK. FOTO: RILIS.IS/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Bendahara Umum partai persatuan pembangunan (PPP) Puji Suhartono mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, ia tidak bisa hadir karena ada keluarga yang sakit.

"Saksi Puji Suhartono baru saja mengirimkan surat tdk bisa hadir di pemeriksaan hari ini karena ada keluarga yang sakit," katanya dikonfirmasi, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Panggilan terhadap salah satu pengurus PPP itu pyn akan dijadwalkan ulang pada hari Rabu, 8 Agustus 2018. Febri berharap agar saksi kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

"Kami harap yang bersangkutan datang di jadwal tersebut," harapnya.

Sementara itu, untuk tenaga ahli fraksi PAN Suherlan memenuhi panggilan. Febri berujar penyidik mendalami hasil penggeledahan beberapa waktu termasuk adanya penyitaan mobil dari apartemennya di Kalibata.

"Selain itu, dicermati juga peran dan pengetahuan yang bersangkutan dalam dugaan penerimaan proposal anggaran," ungkapnya.

Diketahui keduanya akan menjadi saksi dalam kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sekitar Rp1,4 miliar dari rumah salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diduga merupakan rumah Puji. Febri menyebut pihaknya tengah mendalami peruntukan atau sumber uang dalam bentuk dolar Singapura yang akhirnya disita oleh petugas KPK itu.

"Terkait dengan uang yang ditemukan dan kemudian disita di rumah salah satu pengurus PPP tersebut kami mendalami relasi dan keterkaitannya dengan proses pengurusan anggaran ini ataupun keterkaitannya dengan tersangka YP (Yaya Purnomo, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan)," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Tak hanya uang, dari penggeledahan di rumah pengurus PPP yang berlokasi di Graha Raya Bintaro Tangerang Selatan itu, penyidik KPK juga mengamankan dokumen terkait permohonan anggaran daerah.

Sementara dari rumah dinas salah satu staf khusus anggota Komisi XI fraksi PAN, penyidik juga menyita sebuah mobil toyota camry. Diduga mobil tersebut masih terkait dengan kasus mafia anggaran daerah ini.

"Kami tentu mendalami lebih lanjut bagaimana keterkaitan dari bukti yang kami temukan tersebut dengan kasus ini dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Demikian juga dengan satu mobil Toyota Camry yang kami temukan dan disita dari apartemen salah satu staf khusus anggota DPR RI tersebut," paparnya.

KPK pada Kamis (26/7) pekan lalu telah menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus ini, yakni Apartemen di Kalibata City yang dihuni oleh tenaga ahli dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), rumah dinas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, dan juga rumah pengurus PPP.

Kasus ini diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Mei 2018. Atas perkara ini, penyidik menetapkan status tersangka pada empat orang. Mereka yakni anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka kamaluddin (swasta-perantara), Yaya Purnomo (Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Kemenkue), dan Ahmad Ghiast (swasta).

Sebelum mengungkap kasus ini, penyidik sudah melakukan penyelidikan sejak Desember 2017. Terkait konstruksi perkara, diduga penerimaan Rp 500 juta yakni Rp400 juta pada Amin Santono dan Rp 00 juta pada Eka Kamaluddin melalui transfer dari kontraktor Ahmad Ghias merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilai total Rp25 miliar, diduga komitmen fee sekitar Rp1,7 miliar.

Kedua proyek itu yakni proyek pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek Dinas PUPR Kab Sumedang senilai Rp21,8 miliar. 

Sumber dana suap diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. Ahmad Ghiast diduga berperan sebagai kordinator dan pengepul dana untuk ‎memenuhi permintaan Amin Santono.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID