logo rilis
Vonis Novanto, Kuasa Hukum Khawatirkan Hal Ini
Kontributor
Tari Oktaviani
24 April 2018, 11:30 WIB
Vonis Novanto, Kuasa Hukum Khawatirkan Hal Ini
Pengacara terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto, Maqdir Ismail (kanan), menyampaikan pertanyaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Kuasa Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak menjadikan putusan banding dan kasasi terdakwa kasus korupsi e-KTP lainnya sebagai acuan untuk vonis hukuman kliennya. Ini mengingat Irman, Sugiharto dan Andi Narogong divonis lebih berat di putusan banding dan kasasi.

Menurut Maqdir, dakwaan terhadap Setya Novanto berbeda dengan dakwaan terhadap terdakwa lainnya. Menurutnya, peran masing-masing berbeda. Sehingga menurutnya, hakim tidak berpatokan ke putusan pelaku lainnya.

"Surat dakwaannya pun juga berbeda. Jadi kalau saya sih, saya berharap bahwa hakim melihat itu secara jernih. tidak terpengaruh dengan apa yang diputuskan dalam perkara yang lain karena kan faktanya kan berbeda," paparnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (24/3/2018).

Lebih jauh, sekalipun perannya berbeda namun ia melihat dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya itu tidak terbukti. Sebab, ia tidak terbukti mengintervensi pengadaan e-KTP. Hal itu pun diperkuat dari sejumlah saksi yang dihadirkan.

"Kalau kita bicara tentang intervensi kita dengar bagaimana pak Ganjar misalnya menerangkan bahwa dalam persidangan ini tidak ada intervensi yang dilakukan oleh Pak SN sebagai Ketua Fraksi Golkar ketika itu. Nah ini saja sudah mestinya bisa menjadi fakta yang rill dalam perkara ini. jadi tidak bisa disamakan dengan fakta dalam perkara Irman dan Pak Sugiharto" jelasnya.

Sebelumnya, Setnov dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. 

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$7,4juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider 3 tahun. Tuntutan lain, jaksa KPK meminta agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut Setnov dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)