logo rilis

Visi Kepemimpinan Politik
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
20 Desember 2018, 23:47 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Visi Kepemimpinan Politik
ILUSTRASI: Hafiz

MEMIMPIN berarti mengarahkan orang lain ke arah tertentu yang diinginkan, walaupun sebelumnya orang lain itu tidak mau melakukannya. Kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang digunakan untuk mentransformasikan ajaran-ajaran kebenaran menjadi kebijakan yang bisa mengantarkan orang-orang yang dipimpin kepada kebaikan bersama. 

Pemimpin yang demikian memiliki visi tentang konstruksi kebaikan bersama yang hendak dituju atau diwujudkan, juga tentang jalan untuk mewujudkannya, yang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang kebenarannya tak terbantahkan dan juga karena itu bersifat abadi. Namun, dalam masyarakat sekuler, realitas yang dihadapi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan berdasarkan akal pikiran semata.  

Kemampuan untuk memahami nilai atau ajaran tersebut dengan baik menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dengan visi jangka panjang. Sebaliknya, kepemimpinan yang tidak berpijak kepada atau bersumber dari nilai-nilai yang bersifat abadi, akan mudah goyah oleh perubahan situasi dan kondisi. Bahkan, bisa berubah sewaktu-waktu karena kepentingan untuk mengeruk keuntungan material atau memenuhi nafsu syahwat. 
 
Pemimpin yang memiliki visi kuat tidak mudah berubah hanya karena persoalan-persoalan yang tidak fundamental. Sebab, visi yang kuat dibangun dengan melakukan pencandraan jauh ke masa depan. Visi yang benar-benar kuat, bisa didapatkan dari agama yang benar, belum terdistorsi sehingga menjadi kepercayaan yang menyimpang dan justru menyesatkan. 

Ancaman, tantangan, dan risiko yang mungkin terjadi karena visi yang kuat itu telah dipikirkan dan telah disiapkan langkah untuk menghadapinya, sehingga tidak mudah berubah haluan. 

Dari visi yang kuat, bisa dirancang program-program, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Seorang pemimpin yang telah memiliki tekad kuat untuk mewujudkan program jangka panjang, tidak akan mudah berbelok dan menghapuskan begitu saja program jangka panjang yang telah dicanangkan. 

Sekadar contoh, sawit sering dianggap sebagai komoditas yang bisa diandalkan. Pemimpin yang bervisi kuat bisa membuat program-program riil agar sawit bisa dikelola dengan optimal. Jika pun terjadi harga sawit jatuh karena berbagai faktor, maka tidak lantas dengan mudah mengubah pandangan untuk menanam jengkol dan petai. Pandangan yang demikian itu justru merupakan indikator kepemimpinan yang tidak berkualitas, karena tidak memahami masalah.   

Agar lebih mudah untuk mewujudkan visi, maka pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membuat rakyat memahami visi yang dimiliki. Apabila visi yang dimiliki tersebut bisa dipahami dengan baik dan dianggap baik untuk benar-benar diwujudkan, maka akan ada orang-orang yang terpanggil untuk memberikan bantuan dalam mewujudkannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terpanggil tanpa pamrih material, semata-mata untuk membantu cita-cita baik pemimpin untuk warga-negara dan negara terwujud dengan segera. 

Tentu saja untuk membuat rakyat memahami visi tersebut, pemimpin sendiri harus memahami visi yang dicanangkan. Yang menjadi masalah, dalam sistem demokrasi yang kian liberal, yang terpilih tidak jarang juga adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, tetapi hanya sekadar orang yang bisa menjadi pengaman kepentingan dan kekayaan pihak-pihak tertentu. 

Karena itu, ia tidak akan mampu memahami apakah visi kepemimpinan yang dicanangkan itu sudah mendekat kepada perwujudannya ataukah justru sebaliknya. Karena itu, sistem politik harus selalu dibenahi agar di satu sisi memberikan ruang partisipasi publik, dan di sisi lain berkualitas baik. Wallahu a’lam bi al-shawab.   
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)