Home » Elektoral

Verifikasi Faktual Berlaku bagi Semua Parpol, Ini Kata Pakar Tata Negara

print this page Kamis, 11/1/2018 | 19:15

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusri Ihza Mahendra menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR RI segera mengadakan pembahasan tentang putusan Mahkamah Kontitusi (MK)  yang mengabulkan permohonan Partai Idaman agar verifikasi faktual berlaku bagi semua partai politik tanpa membedakan antara parpol baru dan parpol yang memiliki kursi di DPR.

"Tujuannya agar dapat mencegah kekacauan proses persiapan pelaksanaan Pemilu 2019,"  ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima rilis.id, di Jakarta, Kamis (11/1/2018)

Menurut Yusril, jika putusan MK itu dianggap harus menghentikan dan mengulang semua proses verifikasi faktual, maka bukan saja mesti mengubah berbagai peraturan pelaksana UU Pemilu, tetapi juga menyangkut anggaran KPU, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh parpol untuk mengulang proses verifikasi faktual. 

"Karena itu, KPU harus menemukan jalan terbaik dalam menyikapi putusan MK agar tidak menimbulkan kekacauan dan kemubaziran tenaga, pikiran dan biaya," bebernya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan, putusan tersebut baru berlaku hari ini, 11 Januari 2018. Sementara proses verifikasi parpol bakal peserta Pemilu 2019 telah berjalan. 

"Karena sifat putusan MK adalah prospektif dan tidak retroaktif, maka proses verifikasi faktual yang tengah berlangsung tidak dapat dihentikan, dan dibatalkan untuk menyesuaikan dengan putusan MK hari ini," tegasnya.

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid ini menuturkan, putusan MK itu hanya membatalkan norma UU Pemilu, tetapi tidak bisa membatalkan peraturan-peraturan pelaksananya yang diterbitkan sebelum adanya putusan MK.

Saat ini verifikasi faktual terhadap partai yang sudah diverifikasi pada 2014 telah dilaksanakan. Dan, verifikasi faktual terhadap partai baru, juga tengah berlangsung.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan Nomor 53/PUU-XV/2017.

Penulis Tio Pirnando
Editor Eroby JF

Tags:

Partai PolitikPemilu 2019Verifikasi FaktualPeserta Pemilu 2019