logo rilis
UU Terorisme, DPR Deadline Pemerintah Segera Keluarkan PP
Kontributor

25 Mei 2018, 12:48 WIB
UU Terorisme, DPR Deadline Pemerintah Segera Keluarkan PP
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah paling lambat 100 hari setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU.

"Kami amanatkan PP tersebut paling lambat 100 hari setelah disahkan menjadi UU," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Menurut dia, setiap UU perlu turunan yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari setiap UU.

Dia mengatakan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disetujui menjadi Undang-Undang membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.

Syafi'i menekankan bahwa dalam penyusunan Perpres, DPR meminta pemerintah menyusun aturan tersebut dengan mengacu pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Kedua, dalam penyusunan perpres, presiden harus berkonsultasi dengan DPR. Ketiga, penyusunan perpres maksimal satu tahun setelah UU disahkan," ujarnya.

Selain itu Syafi'i menilai dalam RUU Terorisme banyak pasal baru yang mempersempit gerak teroris dengan mengatur sedemikian rupa misalnya yang termasuk tindak pidana terorisme adalah ikut serta dalam aksi teror, ujaran kebencian, aktor intelektual, mengikuti latihan militer atau para militer, ikut memasukan bahan ledak ataupun menjual bahan ledak ke negera lain.

Namun, dia menjelaskan bahwa RUU tersebut ada pelindungan HAM sehingga pada tersangka tidak boleh diperlakukan secara kejam, tidak menghina harkat dan martabat.

"Berhak didampingi pengacara dan ditemui keluarga kecuali dalam skala tingkat kejahatan tertentu," tuturnya.

Syafi'i juga menegaskan bahwa dalam RUU tersebut ada pasal yang menjerat aparat yang melakukan "abuse of power" seperti tindakan tidak manusiawi dan kekejaman yaitu dengan dikenakan aturan dalam KUHP. 

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)