logo rilis
UU Mutual Jadi Kunci Kembalikan Eksistensi Bumiputera
Kontributor
Intan Nirmala Sari
12 April 2018, 23:18 WIB
UU Mutual Jadi Kunci Kembalikan Eksistensi Bumiputera
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) Ana Mustamin. FOTO: RILIS.ID/Ning Triasih

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) Ana Mustamin menjelaskan, acuan regulator dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan statuter atau mutual company, perlu dibedakan dengan perseroan terbatas (PT) atau stock company

Menurutnya, jika cara penilaian kedua perusahaan tersebut tidak dibedakan, maka dampaknya seperti yang dialami AJBB saat ini. Setahun terakhir, kinerja perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini sempat di non  aktifkan atau dilumpuhkan, lantaran dinilai ada ketimpangan antara utang dan aset perusahaan.

"Ini yang harus dipahami, selama ini penilaian yang dilakukan ke kami, acuannya sama dengan PT yang menggunakan konsep risk based capital (RBC). Jelas ini berbeda, karena kita bukan PT melainkan mutual company," jelas Ana dalam kegiatan Riliscorner di Kantor Rilis.id Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Ana mengungkapkan, perusahaan telah mengajukan permohonan kepada pemerintah dan regulator, agar dibuatkan aturan ataupun acuan operasional dan penilaian bagi perusahaan statuter, dalam bentuk undang-undang (UU) Mutual Company. Upaya tersebut terus di dorong sejak 2013, hingga pada 2014 sempat muncul usulan untuk dijadikan Peraturan Pemerintah (PP).

"Tapi yang terjadi, sampai saat ini kita belum memiliki UU Mutual Company itu. Jadi, gimana mau dibilang sehat, kalau pijakannya, mutualnya saja tidak ada. Padahal ini harusnya sudah disahkan," katanya.

Ia mencontohkan, di negara-negara lain seperti Jepang dan Kanada perusahaan statuter dapat tumbuh dengan baik. Ini karena, mutual company memiliki landasan dan acuan yang jelas dari pemerintah dan regulator. 

"Sekarang, kalau kontrol pemerintah dilakukan tapi ukuran-ukurannya enggak ada, bagaimana? Kalau AJBB dianggap enggak sehat, sebenarnya masih banyak yang lebih dari itu," ungkap Ana. 

Untuk itu, AJBB berharap regulator dan pemerintah dapat mempercepat pembentukan UU Mutual Company. Dengan begitu, ke depan akan muncul mutual company, selain AJBB.

"Mungkin, sekarang ini pemerintah abai, karena ini cuma satu perusahaan (AJBB). Tapi ketika kita tumbuh baik dan besar, sementara laporan keuangan tak sebaik yang mereka perkirakan. Padahal perhitungannya berbeda," tegasnya.

Dengan jumlah polis mencapai 5 juta, perusahaan asuransi tertua, serta pernah menguasai pasar keuangan Tanah Air, Ana meyakini AJBB memiliki pengaruh sistemik bagi sistem keuangan negara. 


 


500
komentar (0)