logo rilis
UU MD3 Dianggap Produk Legislasi Terburuk
Kontributor
Ainul Ghurri
25 Maret 2018, 18:26 WIB
UU MD3 Dianggap Produk Legislasi Terburuk
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi (Tengah). FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau lebih dikenal UU MD3 telah resmi diberlakukan dan akan mengikat semua warga negara Indonesia. Kendati begitu, UU MD3 masih menyisahkan sejumlah kontroversi.

Ini karena, banyak pasal dalam UU itu dinilai janggal. Salah satunya, pasal yang menjadi sorotan publik yakni Pasal 15 ayat 1 yang mengamanatkan penambahan tiga pimpinan MPR.

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menegaskan, UU MD3 adalah produk legislasi terburuk sepanjang sejarah reformasi di negeri ini. Menurutnya, penambahan pimpinan MPR itu sangat janggal dan tidak masuk akal. Sebab, pekerjaan yang menjadi perioritas lembaga MPR saat ini hanya mensosialisasikan empat pilar.

"Apakah memang empat pilar tadi itu membutuhkan penambahan pimpinan, nyatanya MPR hanya kerjanya empat pilar sama pelantikan presiden yang lima tahun sekali," kata Ferdian kepada wartawan saat ditemui dikawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Ferdian menilai, MPR tidak memiliki urgensi untuk melakukan penambahan pimpinan. Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil keputusan tegas terkait UU MD3 yang sudah terlanjur diberlakukan tersebut. Minimal merevisi pasal-pasal yang dianggap sangat janggal.

"Kami menyarankan agar Presiden melakukan revisi UU MD3, hal ini jauh lebih konkrit untuk membuktikan bahwa beliau tidak setuju dengan UU MD3," tandasnya.

Sebagai informasi UU MD3 telah resmi diberlakukan ditanah air terhitung sejak 15 Maret 2018. Dengan diberlakukan UU tersebut, maka semua warga negara yang dianggap melanggar aturan yang telah diamanatkan dalam UU tersebut, dapat diseret kemeja hijau.

Pemberlakukan itu, menyusul tindakan Presiden yang tak mau menandatangi UU tersebut hingga 30 hari, sejak UU itu disetujui bersama DPR dan pemerintah dalam sidang paripurna 12 Februari 2018 lalu.

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)