logo rilis

UU MD3 DAN DISTORSI KEDAULATAN
Kontributor

24 Februari 2018, 22:00 WIB
UU MD3 DAN DISTORSI KEDAULATAN

Andriyatno (Cendekiawan Muda)

Pada dasarnya demokrasi merupakan sebuah landasan dimana rakyat pada akhirnya memegang peranan penting didalam suatu Negara. Jika diretas dari pengertiannya, demokrasi mengandung arti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people” yakni berasal dari Yunani Kuno yang mempunyai arti “demos berarti rakyat”, dan “kratos/kratein yang mempunyai arti kekuasaan/berkuasa” (Budiarjo, 2004 : 50). Dengan pengertian itu dapat kita tarik kesimpulan, bahwa demokrasi menitik beratkan rakyat sebagai subjek untuk bisa menjalankan roda serta stabilitas untuk menuju berdaulatnya suatu Negara.

Awal mula pertumbuhan demokrasi, di Athena misalnya, kedudukan hak lebih diwacanakan sebagai pengejawantahan dari konsep kesataraan politik (isonomia). Kesataraan politik dan kesataraan kedaulatan ini dalam suatu Negara merupakan konsekuensi dari adanya pengakuan atas kedaulatan rakyat yang berkembang kearah pengakuan atas keniscayaan hak-hak individual yang lebih menyeluruh, yang kemudian disebut sebagai hak-hak asasi manusia. Dengan demikian kesataraan politik berkembang menjadi wujud penerimaan atas keniscayaan keragaman dan perbedaan sebagai unsur asasi dan asali dari tiap individu manusia.

Atas dasar itu, pada tataran nilai-nilai demokrasi modern, perwujudan kesataraan politik menjadi inti dari pluralisme politik. Hal ini berarti bahwa penerimaan atas legitimasi keragaman, perbedaan, dan bahkan disensus , lalu juga mengakui keragaman pilihan mereka. Selain itu penerimaan atas pluralisme juga berarti penerimaan atas keniscayaan kebebasan individu sebagai manusia yang rasional, mandiri, dan sederajat serta pengakuan atas keabsahan kesetaraan kebebasan bagi setiap dan segenap pihak (Danujaya, 2012 : 156).

Dan demokrasi pada akhirnya menuntut adanya keterlibatan rakyat untuk berpatisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan politik nasional melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Dinegara Indonesia sendiri, perkembangan demokrasi terus mengalami perubahan, sejarah mencatat bahwa Negara kita telah melewati berbagai macam demokrasi, dari demokrasi parlementer, demokrasi presidensil, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi pancasila diorde baru. Namun pasca reformasi, demokrasi kita seolah-olah tidak jelas kemana arahnya.

Di Indonesia sendiri, mengenai demokrasi dan kedaulatan Negara, diatur didalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”, tentunya ketentuan itu mempunyai makna yang berbeda dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dengan perubahan itu, MPR yang semula dipahami sebagai penjelmaan atau pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, bergeser kearah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan UUD (Mulyosudarmo, 2004 : 89).

Alasan perubahan yang dilakukan oleh MPR, menurut Jimly Assidiqie yakni dikarenakan rumusan pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan memuat ketentuan yang tidak jelas, dengan adanya ungkapan “Dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan”, maka ada yang menafsirkan bahwa hanya MPR sajalah yang melakukan kedaulatan rakyat, sehingga DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melakukan kedaulatan rakyat. (Jimly Assidiqie : 2005). Perubahan gagasan kedaulatan rakyat ini, sekaligus diiringi dengan berbagai perubahan fundamental ketatanegaraan, utamanya berkaitan dengan cara rakyat memberikan mandat kepada penyelanggara Negara. Perubahan gagasan kedaulatan rakyat tersebut telah menghasilkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR. Begitu juga representasi mandat kedaulatan rakyat kepada lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), tidak ada lagi anggota perwakilan yang berdasarkan penunjukkan (political appointee).

Daulat Rakyat, Bukan Daulat DPR

Sebagaimana dijelaskan bahwa perubahan tentang kedaulatan rakyat, berujung pada perubahan fundamental Negara. Termasuk diantara perubahan ini adalah, bahwa representasi mandat kedaulatan rakyat diberikan kepada lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD, yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Ini menadakan bahwa adanya DPR berarti dikarenakan adanya rakyat yang berperan aktif didalam pemilihan para calon-calon legislatif. Inilah yang mengasumsikan bahwa sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dimana DPR hanya sebagai lembaga yang mewakilkan para rakyat yang tidak mungkin seluruhnya mereka bisa masuk dilembaga DPR tersebut. Untuk itu maka adanya sistem pemilihan legislatif (pileg), dimana rakyat sebagai peserta dan pemilihnya.

Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, dan rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan yang oleh Rousseu disebut (Volonte Generale atau Gnerale Will). Oleh sebab itu DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum yang dibuatnya (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa DPR merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum (Budiarjo, 2004 : 173). Inilah sebenarnya hubungan yang sedang berlangsung, antara rakyat dan para wakil rakyat yang terlembagakan didalam DPR tersebut. Sesungguhnya hubungan keduanya adalah hubungan ‘politik’, yang mana hubungan ini seharusnya saling menguntungkan, bukan saling merugikan.

UU MD3 Dan Penderitaan Rakyat

Akhir-akhir ini menguat akan adanya Undang-Undang (UU) yang akan direvisi oleh para anggota dewan, guna memberikan keluasaan bagi mereka didalam mengarungi jalannya roda pemerintahan. Ya UU itu yang terkenal dengan nama UU MD3, dimana revisi itu merujuk pada point-point krusial yang bisa dibilang merugikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dimana isi revisi UU MD3 itu adalah adanya saling bagi kue kekuasaan antar sesama mereka, perlindungan diri setiap anggota dewan, misalnya agar terbebas dari pemanggilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan yang terparah adalah didalam pasal 122 (1) didalam undang-undang tersebut, dengan isinya yakni akan menghukum siapa saja yang dianggap merendahkan kehormatan para anggota DPR.

Hal ini sebenarnya tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dimana kinerja DPR periode 214-2019 ini sangatlah buruk. Indikator kuantitatif, apalagi kualitatif, memberikan rapor merah kepada DPR periode sekarang ini. Dalam kurun waktu tiga tahun sampai 2017, jumlah undang-undang (UU) yang dihasilkan DPR hanya 19, dari 140 UU prioritas yang ditargetkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu DPR periode sekarang ini, mengalami banyak masalah, dimana para anggotanya, bahkan ketuanya tertangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena terlibat skandal korupsi. Dalam catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), selama 2017 saja ada 10 dugaan pelanggaran kode etik oleh para anggota DPR. Selain itu hasil jajak pendapat nasional dari Saiful Mujani Research & Consulting (MRC) sepanjang 2014-2017, menunjukan bahwa tingkat kepada DPR selalu nomor buncit dibandingkan misalnya dengan TNI dan KPK (Harian kompas, edisi 20/2 : 7).

Itu semua sebagai tolak ukur, bahwa ternyata apa yang dihasilkan DPR periode sekarang ini, jauh dari ekspektasi dan harapan rakyat yang digantungkan oleh mereka semua, namun justru sebaliknya mereka mengkebiri rakyat dengan merevisi UU MD3 untuk merugikan rakyat, sungguh ironis memang, ketika rakyat sebagai alat mereka untuk bisa berkuasa, namun justru pada akhirnya menikam rakyat untuk libido kekuasaan mereka.

Yang sedang panas dipermukaan yakni terkait pasal 122 (1) didalam undang-undang tersebut, dengan isinya yakni, akan menghukum siapa saja yang dianggap merendahkan kehormatan para anggota DPR. Hal ini menandakan akan mewujudkan DPR sebagai lembaga yang antibody, dimana nantinya DPR bebas dari kritik yang dilakukan oleh tiap-tiap individu masyarakat, bahkan kelompok-kelompok masyarakat. Itu semua sebenarnya akan membuka gerbang otoriter pada DPR, agar mereka terbebas dari segala macam kritik, dan kemauan rakyat yang terus menerus menuntut mereka membuat UU yang pro terhadap rakyat, dan juga akan membawa pada praktik-praktik kolonial yang ingin memperoleh sesuatu tanpa adanya perlawanan dari pihak lain.

Sebenarnya ini adalah kepanikan yang terjadi diantara mereka, karena semakin banyaknya mereka yang blunder, dan terjebak dalam kungkungan masalah seperti korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi itu semua maka direvisilah UU MD3 sedemikian rupa. Dan pada akhirnya akibat dari munculnya wacana revisi UU MD3 itu, para anggota DPR semakin menggila, dan akhirnya rakyat justru semakin menderita. Rupanya para anggota DPR lupa bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, dan lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat, dimana wakil rakyat mempunyai konsekuensi sebagai pelayan rakyat, bukan pengkebiri rakyat.

Untuk itu tidak perlu para anggota DPR membuat revisi UU MD3 untuk dan agar mereka dihormati rakyat, dimana pada hakikatnya kehormatan mereka akan ada ketika mereka melayani rakyat setulus hati, menjalankan tugas dengan baik, berakhlak baik bukan bersikap begundal, mendengarkan keluh kesah rakyat, dan berkonsultasi dengan rakyat. Realitas UU MD3 inilah yang salah satunya dilemparkan, karena mereka takut ketika pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang, nama mereka jatuh dicemarkan rakyat, maka mereka melemparkan UU MD3 ini untuk kepentingan mereka di 2019 mendatang agar terpilih tanpa adanya kampanye gelap (black campaign), dan penjatuhan nama mereka oleh lawan-lawannya.

Menuju Reformasi DPR

Untuk itu rakyat pun harus dewasa menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang, yakni ketika nanti tiba saatnya pemilihan, rakyat harus bisa melihat partai mana yang pro rakyat, dan melihat calon legislatif yang akan pro kepada rakyat. Itu semua nantinya agar rakyat tidak lagi menjadi korban kepentingan dari para anggota DPR. Untuk itu sinergitas antara rakyat dan DPR diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif, sehat, serta demi terjaganya persatuan dan kesatuan Negara ini, agar tidak ada yang saling dirugikan. Namun, itu semua bukan merupakan suatu jaminan agar rakyat tidak dikebiri lagi oleh para wakil rakyat, namun yang terpenting adalah  menjadikan DPR sebagai rumah rakyat, dan menjadikan DPR sebagai penyambung lidah rakyat, dengan kelakuan para anggotanya yang mencerminkan pro terhadap rakyat.

Maka harus ada “reformasi DPR’, agar kedaulatan tidak didistorsi oleh mereka yang mengaku wakil rakyat, namun mengaburkan makna dari kedaulatan rakyat itu sendiri, dengan menggantinya oleh kebiri rakyat. Maka untuk menciptakan kearah DPR yang lebih baik adalah dengan cara 1). Reformasi Konstitusional, dengan pemerintah eksekutif  membuat keputusan, agar rakyat dilindungi, 2). Transformasi Birokrasi, dari birokrasi DPR yang berbasis kolonial, menuju birokrasi DPR yang berbasis substansial pro rakyat, 3). Ruqyah Moral, dengan mengubah pribadi setiap anggota dewan agar tidak bermental begundal dan kolonial.

Dan kesemua itu harus dimulai dari diri para anggota dewan yang terhormat, dengan menjadikan dirinya benar-benar pelayan rakyat, dengan pembuktian moral dan akhlak yang baik secara nyata, dan diperlukannya juga kedewasaan bagi para rakyat, agar tidak membuat gaduh dengan berita-berita yang tidak benar tentang para anggota DPR, agar terciptanya iklim yang sejuk, dan terciptanya persatuan dan kesatuan Negara ini.

  


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID