logo rilis

UU MD3 Berlaku Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi
Kontributor

14 Maret 2018, 22:36 WIB
UU MD3 Berlaku Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Serang— Presiden Joko Widodo menyatakan tidak menandatangani Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hingga batas akhir 30 hari setelah persetujuan DPR dan pemerintah atas RUU itu.

"Soal UU MD3 hari ini kan terakhir, dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut," kata Presiden usai acara penyerahan sertifikat tanah di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Presiden Jokowi menyatakan, sadar dan mengerti jika UU tersebut walaupun tidak ditandatanganinya tetap akan berlaku.

"Tapi untuk menyelesaikam masalah itu, silahkan masyarakat mengajukan uji materi ke MK," ucapnya.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan alasan tidak mendandatangani UU tersebut. Menurutnya, keberadaan UU MD3 menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kenapa tidak saya tanda tangani, karena saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," jelasnya.

Presiden Jokowi juga menyatakan tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) karena pada akhirnya harus disetujui DPR.

"Diuji materi dululah, ini kan yang mau mengajukan uji materi banyak. Saya kira mekanismenya itu. Kenapa tidak dikeluarkan Perppu, ya, sama saja, kalau sudah dibuat kan harus disetujui oleh DPR juga," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengakui, Menkumham memang tidak melaporkan detail terkait isu-isu yang menjadi perdebatan di masyarakat kala UU itu dibahas bersama pemerintah di DPR.

"Memang menteri tidak melaporkan lagi ke saya, sehingga Menkumham menyampaikan bahwa kalau sudah dipotong lebih dari 75 persen. Jadi dinamika di DPR sangat panjang dan cepat," ungkap Kepala Negara.

Presiden Jokowi menyadari, dinamika di DPR sangat dinamis dan cepat yang tidak memungkinkan menteri menelponnya.

"Tapi saya berada posisi tidak mungkin menerima itu," kata Presiden Jokowi.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)