logo rilis
UU Kehutanan Sudah Tidak Sesuai, DPR Siapkan Naskah Akademik
Kontributor
Eroby JF
04 April 2018, 16:52 WIB
UU Kehutanan Sudah Tidak Sesuai, DPR Siapkan Naskah Akademik
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sudah tidak sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan.

"Komisi IV DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati revisi RUU Kehutanan untuk masuk dalam program legislasi nasional periode Tahun 2018-2019 pada Nomor Urut 66, dari 169 RUU Prolegnas yang ada," ujar Viva Yoga Mauladi di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (04/4/2018).

Menurut Yoga, begitu ia biasa disapa, banyak permasalahan dalam pengimplementasian UU Kehutanan, seperti berkurangnya luas hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan, perubahan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat.

Selain itu, UU Kehutanan juga ada disharmonis dengan  UU lainnya. Serta adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu disesuaikan dengan keberlakuan UU Kehutanan ke depan.

"Segala permasalahan, perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kebutuhan tersebut harus direspons dan diakomodasi dalam bentuk Peraturan Perundangan Kehutanan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kehutanan," tutur Yoga.

Menurut Yoga, hutan sebagai salah satu sumber daya alam dalam pengelolaannya harus sejalan dengan Konstitusi. Artinya, penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan.

"Pengelolaan hutan perlu dilakukan atas azas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan dengan dilandasi oleh akhlak mulia dan bertanggung jawab," papar Wakil Ketua Umum PAN ini dikutip dari laman resmi DPR RI.

Yoga juga mengatakan, penguasaan hutan oleh negara bukan suatu kepemilikan. Tetapi, negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Ia pun berharap revisi UU Kehutanan kelak dapat mengakomodir seluruh azas tersebut dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.


komentar (0)