logo rilis

UU Desa Disarankan Direvisi, Ada Apa?
Kontributor

17 April 2018, 20:52 WIB
UU Desa Disarankan Direvisi, Ada Apa?
Ilustrasi desa. FOTO: pixabay.com

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengusulkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. Tujuannya, mengatur secara tegas status perangkat desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Ini perlu ada perlindungan status hukum. Makanya, yang akan datang perlu ada revisi UU Desa," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Dengan merevisi, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, status dan posisi Ketua RT/RW juga bisa kian jelas. Soalnya, mereka dianggap bagian dari perangkat desa.

Sayangnya, Taufik menambahkan, honor yang diterima berbagai perangkat tersebut belum sesuai kinerja yang dilakukan. Ketimpangan pun masih terjadi, meski dana desa mencapai Rp70 triliun saban tahun.

"Dulu dalam UU Desa, tidak pernah bermimpi akan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa. Namun dalam pelaksanaan teknisnya, ini membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal," tuntas Taufik.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)