logo rilis
Utang Era Jokowi dengan Era Orde Baru, Mana Lebih Baik?
Kontributor
Intan Nirmala Sari
03 April 2018, 14:56 WIB
 Utang Era Jokowi dengan Era Orde Baru, Mana Lebih Baik?
FOTO: Humas Setkab

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pengelolaan utang dianggap ketat ketika Orde Baru (Orba), karena hanya boleh digunakan untuk pembangunan.

"Utang hanya boleh untuk pembiayaan pembangunan, sedangkan untuk gaji pegawai tidak boleh," kata Enny Sri Hartati dalam diskusi di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Enny mengemukakan, hal ini terkait dengan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dari masa ke masa. Di mana, skem pengelolaan utang yang dilaksanakan pada Orba lebih *prudent. Namun, ia mengaku memang persoalannya untuk penggunaan utang kerap didikte oleh pihak kreditur atau pengutang.

"Tapi waktu itu kita utang berupa 'soft loan' jangka panjang," paparnya.

Sejumlah permasalahan yang muncul dalam pengelolaan utang ketika itu, antara lain posisi Indonesia lemah dalam hal *lobby dan mengajukan kesepakatan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, serta terjadi kebocoran dalam pengelolaan utang.

Dengan demikian, lanjutnya, memang persoalan utang sudah terjadi sejak lama.

Ia memaparkan, sejak reformasi hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perekonomian nasional dibantu kondisi global, terutama karena ramainya iklim *quantitative easing atau pelonggaran moneter.

Namun, permasalahan lain adalah, derasnya aliran uang masuk ke dalam negeri tidak benar-benar digunakan untuk mengangkat produktivitas perekonomian.

Sebagaimana diketahui, utang pemerintah jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun pada akhir Februari 2018. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah, sedangkan dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen. Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen.

Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp771,6 triliun atau 19,13 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun atau 0,14 persen.

Menurut data Bank Dunia, rasio utang pemerintah terhadap PDB Singapura sebesar 117,2 persen pada 2016. Sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia tercatat 31,4 persen di tahun yang sama.

Sedangkan batas maksimum utang pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap PDB.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)