logo rilis
Usut kasus suap Wali Kota Kendari, KPK Panggil Ketua KPU Sultra 
Kontributor
Tari Oktaviani
20 Maret 2018, 15:56 WIB
Usut kasus suap Wali Kota Kendari, KPK Panggil Ketua KPU Sultra 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara, Hidayatullah, harus rela ikut dalam pusaran kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun anggaran 2017-2018. Pasalnya, hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepadanya sebagai saksi.

"Ketua KPU Sultra akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADR)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Selain itu, penyidik juga turut memanggil Staf Keuangan PT Sarana Perkasa Eka Lancar, Suhar. Ia juga akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Adriatma.

Dalam kasus ini, KPK memang tengah menelisik aliran uang dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun anggaran 2017-2018. Sebab, uang hasil suap sebesar Rp2,8 miliar yang ditemukan KPK, rencananya akan digunakan untuk dana kampanye cagub Sultra Asrun yang akan dibagikan ke rakyat Sulawesi Tenggara.

"Ada kata-kata untuk biaya politik (Asrun). Tetapi kami harus memastikan lagi. Penukaran uang bentuk 50 ribu, prediksi penyidik akan dibagi-bagikan ke masyarakat," kata Wakil Ketua KPK Basaria di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3) kemarin.

Basaria menjelaskan uang itu berhasil ditemukan setelah sempat 'hilang' dan dibawa lari sejumlah oknum ke dalam sebuah hutan. 

"Masih ada selisih Rp1,7 juta dari prediksi awal itu total uang Rp2,8 miliar. Kami akan telusuri lagi," kata Basaria.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka. Empat orang tersebut diantaranya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

KPK menemukan dugaan bahwa Adriatma menerima uang sebesar Rp2,8 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang tersebut diberikan agar Adriatma memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp60 miliar kepada perusahaan milik Hasmun Hamzah.

Atas perbuatannya sebagai pemberi Hasmun Hamzah dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan pihak penerima, Adriatma, Asrun dan Fatmawati dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)