logo rilis

Usut Kasus BLBI, KPK Berencana Tarik Penyidik dari Polri
Kontributor
Tari Oktaviani
17 April 2018, 17:31 WIB
Usut Kasus BLBI, KPK Berencana Tarik Penyidik dari Polri
Ketua KPK, Agus Rahardjo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan pihaknya masih membutuhkan penyidik Polri, Muhammad Irhamni, untuk mengusut skandal korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Memang ada kebutuhan (perekrutan kembali Irhamni). Terus terang yang bersangkutan sudah meneliti kasus BLBI sudah tiga tahun, sehingga bisa naik (penyidikan)," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Agus menerangkan, Irhamni menjadi salah satu orang yang paham betul konstruksi perkara korupsi penerbitan SKL BLBI. Sehingga, pihaknya masih membutuhkannya. 

"Kami kan memerlukan pengetahuan yang sangat khusus, transfer of knowledge dari yang bersangkutan ini yang sebetulnya. Kenapa terjadi rekrutmen begitu, karena kebutuhannya sangat spesifik," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya saat ini masih menunda penarikan Muhammad Irhamni untuk kembali bekerja d‎i KPK.

Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK paling lama empat tahun, dan hanya dapat diperpanjang‎ satu kali dengan skema 4-4-2 sehingga totalnya 10 tahun.

"Kan ada dua pendapat, katanya yang sudah ‎bertugas 10 tahun tidak boleh masuk (lagi di KPK). Nah pendapat lain boleh. Oleh karena itu, karena ada dua pendapat yang berseberangan, makanya ini kita tunda," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, KPK akan mengkaji dulu boleh tidaknya pegawai negeri yang sudah bertugas selama 10 tahun kembali dipekerjakan di KPK.

"Dikaji oleh temen biro hukum, yang akan ajak ahli dari luar, yang benar pendapat yang mana," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesi‎a (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga telah merugikan keuangan negara sekira Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)