logo rilis
Usul Penundaan Pilkada, Fraksi PAN Kritisi soal Ini
Kontributor
Nailin In Saroh
14 September 2020, 16:00 WIB
Usul Penundaan Pilkada, Fraksi PAN Kritisi soal Ini
Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, merespon usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya, proses dan tahapan pilkada sudah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan. 

Dari sisi pelaksanaan, kata Saleh, tahapan tersebut dilalui secara baik. Namun, tentu ada catatan-catatan kritis yang perlu diperbaiki.

"Kemarin, saat pendaftaran, banyak sekali paslon, timses, dan masyarakat pendukung yang mengabaikan protokol kesehatan. Kalau fenomena seperti ini berlanjut pada tahapan berikut, tentu ini sangat berbahaya. Apalagi, jumlah orang yang terpapar semakin hari semakin tinggi," ujar Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Dalam konteks ini, Saleh berharap KPU, bawaslu, dan DKPP dapat berperan aktif untuk menertibkan paslon dan para pendukungnya. Menurutnya, harus ada aturan tegas yang diberlakukan.

"Kalau perlu, aturan itu dapat mendiskualifikasi paslon. Kalau hanya sekedar teguran lisan dan tulisan, sepertinya tidak efektif. Aturan yang dibuat harus lebih tegas," kata anggota Komisi IX DPR itu.

Jika paslon dan para pendukungnya bisa ditertibkan, Saleh menilai, tahapan pilkada bisa dilanjutkan. Dikatakannya, titik perhatian utama adalah keamanan dan kesehatan masyarakat, itu yang harus dipastikan oleh para penyelenggara.

"Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar hanya karena ikut menegakkan demokrasi. Keselamatan dan kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas. Keterlibatan semua pihak dalam hal ini sangat diperlukan," kata Saleh menandaskan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.

"Masalah COVID-19 ini kalau kita disiplin selesai. Tapi kan banyak yang lalai, tidak disiplin sehingga diusulkan Pilkada ditunda tahun depan. Kalau ditunda itu prosedurnya kalau mau ubah UU dalam waktu dekat itu nggak mungkin, sudah kurang dari 2-3 bulan, itu harus masuk Prolegnas, itu hanya bisa dengan Perppu, Perppu tergantung KPU mau usulkan nggak," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9/2020).

Menurut Mahfud, usulan soal Pilkada Serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui.

"Kemarin kan KPU dan DPR sepakat tunda, lalu presiden keluarkan Perppu-nya sehingga ketika dibahas lagi di DPR selesai, tidak ribut. Kalau presiden mengeluarkan sepihak juga kalau DPR menolak celaka itu, sudah telanjur batal, ditolak," jelas Mahfud. 

 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID