logo rilis
Usman Hamid: Jokowi Harus Laksanakan Mandat UU Otsus Papua
Kontributor
Taufik Saifuddin
20 Desember 2017, 16:25 WIB
Usman Hamid: Jokowi Harus Laksanakan Mandat UU Otsus Papua

APA jadinya bila sebuah wilayah yang kaya dan luas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih merasakan kengerian otoritarianisme? Meski Indonesia telah bebas dari rezim Orde Baru, namun di Papua pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus saja terjadi. 

Dalam istilah Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, otoritarianisme atau subotoritarianisme saat ini masih terjadi di Papua. Hal itulah yang mengakibatkan narasi masyarakat lokal Papua seringkali melontarkan kata nasionalisme di luar dari pengertian NKRI.

Baca Juga

Tantangan inilah yang harus segera diurai dan dicarikan solusinya. Perbincangan tentang Papua sejak Reformasi bergulir hampir-hampir absen dari ruang publik kita. Usman bahkan mengajukan pertanyaan kritis apakah Presiden Joko Widodo mampu mengendalikan lingkar konservatif (milter) untuk mengutamakan HAM yang mengemuka di Papua? 

Seperti apa sebenarnya masalah terkini di Papua? Lalu bagaiamana model dialog yang harus dikedepankan? Serta apakah Papua jelang tahun politik 2018 akan mengalami polarisasi? 

Untuk menjawab ini, wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin mewawancarai Usman Hamid di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Berikut perbincangan selengkapnya
 
Bagaimana Anda melihat persoalan di Papua yang mengemuka hari ini?

Di Papua itu pada dasarnya terjadi semacam subotoritarianisme dari demokrasi yang dipraktikkan Indonesia sekarang ini. Teori ini berangkat dari beberapa temuan peneliti, biasanya mereka memberikan penilaian terhadap kondisi kebebasan dan kondisi demokrasi di sebuah negara itu diukur secara nasional.

Tentu secara nasional Indonesia sudah bukan lagi negara otoriter, Indonesia sudah lepas dari itu. Akan tetapi, dengan serangkaian pelanggaran HAM yang terjadi sejak Reformasi, di Papua masih berlangsung praktik otoriter. Lepasnya Indonesia dari otoritarianisme Orde Baru ternyata belum membawa Papua lepas dari otoriatarianisme.

Bukankah setelah Reformasi muncul UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang di dalamnya memberikan banyak keistimewaan?

Ya, memang demikian adanya. Saya menyebut itu Papuan Spring. Jauh sebelum Arab Spring, Papua pernah merasakan keistimewaan, itu sekira tahu 1999. Akhirnya, dibebaskanlah tahanan politik Papua oleh Presiden Abdurrahman Wahid, tapi ini hanya berlangsung sampai tahun 2001. Saat itu, Gus Dur juga pernah mewacanakan dibolehkannya ekspresi kultur orang Papua. Seperti menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua

Peneliti seperti Muridan Satrio Widjojo mengatakan, hanya fase itu saja bagi Papua merasakan keistimewaan. Bahkan Ikrar Nusa Bhakti menganggap fase ini adalah fase di mana Papua mengalami pelepasan dari otoritarianisme, selebihnya tidak. Apa yang terjadi setelahnya? Ya sebut saja ada pembunuhan terhadap Theys Eluay pada 2001. 

Lalu ada juga tragedi Wamena di tahun 2003, di sana terjadi perambahan kayu yang berakibat dengan kekerasan. Pada tahun 2003 juga ada pembobolan gudang senjata TNI yang dilakukan oleh TPN OPM yang berakibat lahirnya kekerasan oleh militer. Orang-orang yang diduga membobol gudang senjata itu sudah dihukum dan belum lama ini justru mendapatkan pengampunan dari Presiden Joko Widodo.

Belum lama ini pemerintah sempat menyebutkan ada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak dua personel Brimob (Brigadir Firman dan Bripka Yongky Rumte) di Mile 69, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Apakah istilah separatisme ini sudah tepat?

Nah ini dia, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi ada dua istilah. Pertama, Kelompok Separatis Sersenjata (KSB). Kedua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Yang terjadi di lapangan, kerap kali operasi untuk memberantas KSB itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Banyak orang yang dituduh separatis, kemudian ditangkap, lalu diajukan ke pengadilan, tapi justru berujung dengan pembebasan. 

Kenapa? Karena tidak ditemukan kejahatan separatisme. Katakanlah ada oknum yang diduga melakukan kejahatan, dimana para pelaku misalnya dianggap menuntut kemerdekaan dan menggunakan kekuatan dan itu sebenarnya tidak ada. 

Di sisi lain, KKB atau kelompok yang menggunakan senjata untuk tujuan kriminal, itu juga harus dilihat secara kritis. 

Misalnya, pada tahun 2015 di Papua ada kasus kriminal yang menggunakan senjata disebabkan oleh bocornya peredaran peluru dan senjata di sana. Peredaran peluru dan senjata ini juga melibatkan pihak militer. Makanya ada pengadilan militer yang justru digelar untuk menghukum atau mengadili anggota militer di dalam jual beli amunisi itu. 

Artinya, ada pendekatan yang salah dalam menangani persoalan Papua ini? 

Iya betul sekali. Yang dikedepankan kan selalu saja kekuatan senjata dan operasi militer. Itu yang saya kira salah. Jadi, menurut saya sistem penyelenggaraan keamanan di sana masih sangat salah.

Sekarang kan muncul ide mengedepankan pendekatan dialog daripada keamanan. Kira-kira model dialog yang ideal untuk dibangun ke depannya seperti apa?

Yang jauh lebih penting adalah, apakah dialog itu membawa agenda untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sehingga ada kepastian pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang baru di kemudian hari.

Kalau kita mengacu kepada UU Otsus, di sana mewajibkan pemerintah untuk membentuk beberapa lembaga yang bisa menjadi wadah dialong di Papua maupun level nasional.

Pertama, membentuk Komisi HAM. Ini bukan perwakilan Komnas HAM, Komisi HAM Papua yang didasarkan pada UU Otsus. Kedua, pengadilan HAM di Papua. Saya tegaskan ‘di’ Papua bukan pengadilan HAM ‘untuk’ Papua. Jadi tempatnya ya harus di Papua. Ketiga, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ketiga lembaga itulah yang akan menyelesaikan persoalan sejarah dan persoalan masa lalu yang masih dianggap jadi beban di masa sekarang. 

Terkait ketiga tawaran ini, apakah pemerintah sudah menjalankan perintah UU Otsus tersebut?

Nah itu yang kita sayangkan. Sejak Reformasi yang paling baik menerjemahkan UU Otsus ini cuma Abdurrahman Wahid, setelah itu tidak ada. Pemerintahan SBY selama 10 tahun hanya membawa stagnasi di Papua, bahkan persoalannya nambah. Angka tahanan politik justru bermunculan di era SBY, bahkan sampai sekarang masih ada yang di penjara.

Di era Jokowi yang sekarang saya kira ini jadi tantangannya. Jokowi sebenarnya bisa membentuk ketiga hal di atas. Tapi sayangnya yang keluar justru wacana Dewan Kerukunan Nasional. Ya wajar saja tidak menemukan landasan legalnya di UU. Atau wacana bakar batu. Bakar batu itu kan tradisi sosial kebudayaan di dalam masyarakat Papua, tanpa intervensi pemerintah pun tetap jalan.

Bakar batu itu dilakukan kalau ada gesekan antarsuku, mereka lalu selesaikan dengan upacara bakar batu. Itu memang tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat Papua. Nah, ini kan konteksnya negara, jadi negara bukan seperti itu porsinya. Kalau negara mau masuk ke wilayah sana, harus dipastikan dong tidak boleh ada nyawa yang jatuh, lalu tidak boleh ada istilah main hakim sendiri atau diskriminasi. Yang perlu dilakukan negara adalah sesuai dengan nomenklatur UU, salah satunya Otsus itu. 

Apa kata UU Otsus? Kalau ada pelanggara oleh negara ya dibawa ke pengadilan, kalau ada pelanggaran hukum pidana umum oleh militer ya dibawa ke pengadilan umum. Tapi itu tidak terjadi, penyelesaian pengadilan HAM-nya tidak jalan, pengadilan umumnya juga tidak jalan.

Menurut saya, harus dihentikan budaya impunitas ini, ini budaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan hukuman.

Jika dikaitkan dengan ekonomi, disamping SDA, Papua juga selalu menjadi prioritas dalam landsekap ekonomi kita. Mengapa pelanggaran HAM tetap saja terjadi? 

Ya, karena pemerintah lebih cenderung mengutamakan ekonomi daripada perlindungan manusianya. Misalnya, pembangunan ekonomi yang masif dengan proyek MIFEE (The Merauke Integrated Food and Energy Estate). Termasuk pembukaan lahan-lahan sawit. Di sana banyak sekali muncul sengketa lahan. Perambahan lahan menimbulkan protes dari masyarakat, ketika melakukan protes itulah warga berhadapan dengan kekerasan. Akibatnya, kekerasan dan pelanggaran HAM terus direproduksi.

Kekerasan dan pelanggaran HAM ini justru bukan dilakukan oleh perilaku negatif dari pribadi aparat, melainkan dari sistem keaamanan dan sistem politik pemerintahan. Jadi, sistem kebijakan kita memang memungkinkan itu terjadi. Sehingga kalau ada aparat di Papua yang memukul petani atau orang yang memprotes lahan, si polisi atau tentara ini bukan karena dia jahat, tapi karena yang bersangkutan menjalankan kebijakan pembangunan untuk pembebasan lahan atau pembukaan lahan.

Jelang tahun politik 2018, Papua adalah salah satu yang akan menggelar pilkada. Apakah juga ada polarisasi?

Sudah mulai tegang di sana. Saya kira itu yang harus jadi peringatan bagi negara. Bagaimana memastikan tahun 2018, pilkada di sana tidak menimbulkan korban lagi. Seperti kasus yang pernah terjadi di Jayawijaya, dimana kontestasi elektoral itu mengakibatkan kekerasan yang menjatuhkan banyak korban. Itu harus dicegah oleh negara.

Caranya adalah dengan mempersiapkan infrastruktur hukum dan HAM yang lebih baik. Polisi dan tentara harus mendukung HAM. Ya, kalau bisa militer dis ana dikurangi. Sekali lagi saya tegaskan, penyelesaian hukum dan HAM harus memastikan bukan hanya infrastruktur yang konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan. Lebih dari itu, ketiga hal tadi, Komisi HAM Papua yang sesuai dengan UU Otsus, Pengadilan HAM di Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Harusnya ikuti itu, itulah nomenklatur pemerintah. Itulah mandat UU, jangan bikin yang aneh-aneh lagi. 

Terkait pers, bagaimana kehidupan pers di sana?

Yang harus diketahui, kondisi kebebasan pers di Papua belum sama sekali mengalami perubahan. Dari mulai ancaman sampai intimidasi hingga kekerasan terhadap jurnalis masih hal lazim di sana. Belum lagi tidak adanya semacam jaminan baik terhadap wartawan asing maupun wartawan dalam negeri. Belum lagi kalau kita lihat kecenderungan untuk memberitakan Papua yang banyak mengalami penghalang.


#wawancara
#usman hamid
#amnesty internasional indonesia
#papua
#ham
500
komentar (0)