logo rilis
Usai Diperiksa KPK, Utut Adianto Ngaku Diberondong 11 Pertanyaan
Kontributor

18 September 2018, 14:05 WIB
Usai Diperiksa KPK, Utut Adianto Ngaku Diberondong 11 Pertanyaan
Utut Adianto. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengaku ditanya terkait hubungannya dengan Bupati Purbalingga Tasdi yang telah berperkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebutkan, 11 pertanyaan dilayangkan penyidik kepadanya.

"Ya ada 11 pertanyaan mengenai mantan kader kita Pak Tasdi," katanya usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Ia mengungkapkan, dirinya ditanyai seputar hubungannya dengan Tasdi. Ini mengingat keduanya berasal dari Dapil yang sama. Namun, ia enggan membeberkan komunikasi yang pernah dibangunnya dengan Tasdi.

"Ya nanyain hubungan. Memang saya dari Purbalingga dapil saya kan Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara," tuturnya.

Namun begitu, Utut menyebut dirinya bersimpati dengan Tasdi. Sebab, di matanya, Tasdi orang yang baik dan terpandang.

"Kita sangat bersimpati. Memang dia orang baik tapi ada kekeliruan jalan," paparnya.

Sebelumnya, Utut Adianto mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (12/9/2018). Febri menyampaikan, Utut telah memberitahukan pada KPK bahwa dirinya tak dapat penuhi pangilan penyidik karena bentrok dengan kegiatan lain.

"Saksi Utut Adianto tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini. Tadi disampaikan ke KPK bahwa yang bersangkutan tidak hadir karena bertepatan dengan jadwal kegiatan lain hari ini," kata Febri, Jakarta.

Diketahui, Bupati Purbalingga Tasdi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Tasdi dijerat dalam dugaan penerimaan suap terkait proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Dalam kasus ini, Librata dan Hamdani yang merupakan kontraktor pemenang proyek yang kerap mengerjakan proyek-proyek di Pemkab Purbalingga juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Hadi diduga membantu pemenuhan Tasdi untuk membantu Librata dalam lelang proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Tasdi diduga menerima fee senilai Rp100 juta dari pemenang proyek pembangunan Islamic Center tahap dua tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu sebesar Rp 500 juta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (5/6/2018).

Dalam kasus ini, Tasdi dan Hadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hamdani, Librata dan Ardirawinata disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Sukma Alam




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID