Home » Bisnis

Urai Polemik HGU Sawit, Kementan Gandeng KPK

print this page Kamis, 7/12/2017 | 18:38

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Merah-Putih, Jakarta, Kamis (7/12/2017), usai bertemu dengan pimpinan KPK membahas masalah HGU Sawit. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) bersepakat membentuk tim guna menyelesaikan polemik hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang banyak tumpang tindih. Pembentukan tim menjadi salah satu poin dari pertemuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan pimpinan KPK di Gedung Merah-Putih, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

"Mentan dan KPK akan membentuk tim yang melibatkan KLHK dan ATR untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih HGU sawit yang masuk ke hutan lindung dan kawasan konservasi," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, beberapa saat lalu.

Selain melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), keduanya pun bersepakat membangun pusat data perkebunan rakyat. Hal tersebut dilakukan melalui pendataan sawit rakyat.

"Database ini penting untuk perbaikan bantuan pemerintah ke perkebunan sawit rakyat. Kami juga mengawal implementasi perkebunan sosial dan tora atau tanah objek reformasi agraria," tambah Febri.

Sementara itu, Menteri Amran menyatakan, dirinya mendukung komitmen yang dijalin bersama KPK tersebut. Pasalnya, sejalan dengan rencana meningkatkan produksi sawit, khususnya yang di perkebunan rakyat.

"Ini yang kita bahas fokus dengan KPK, Kementerian ATR, Kehutanan, kemudian dari pajak. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan, bisa kita menemukan solusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita petani kelapa sawit seluruh Indonesia," ucapnya.

Penulis Tari Oktaviani
Editor Fatah Sidik

Tags:

KPKKementanAmran SulaimanKelapa SawitFebri Diansyah