Home » Peristiwa » Nasional

Umbar "Safe House", Pansus Angket KPK Layak Dijerat Pasal Ini

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Agun Gunanjar Sudarsa. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta– Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengenakan pasal obstruction of justice kepada Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK.

Soalnya, kata peneliti Pusako, Feri Amsari, sepatutnya fasilitas rumah perlindungan (safe house) tidak boleh dipublikasikan.

"Fasilitas safe house itu, kan dirahasiakan, agar saksi yang dilindungi KPK tidak diketahui orang yang berpotensi mengancam," ujarnya kepada rilis.id via pesan singkat di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

"Di mana-mana negara, kan begitu," imbuh akademisi Unand ini menegaskan.

Kemudian, Feri melihat, apa yang dilakukan Pansus Angket KPK hingga kini cenderung mengacaukan komisi antirasuah dan segala proses hukum yang sedang ditangani.

"Sebabnya, KPK harus menggunakan pasal tersebut untuk menjerat anggota pansus telah melakukan tindakan obstruction of justice (menghalang-halangi proses hukum), baik langsung maupun tidak langsung," tandasnya.

Siang tadi, diketahui pansus menyambangi safe house KPK di Jalan TPA, Depok, Jawa Barat, dalam rangka menindaklanjuti keterangan Niko Panji Tirtayasa di hadapan alat kelengkapan dewan semantara itu, beberapa waktu lalu.

Soalnya, Miko, sapaan Niko, mengklaim dirinya disekap di rumah tersebut oleh penyidik KPK, ketika berstatus sebagai saksi untuk kasus rasuah yang menjerat bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Adapun bunyi tentang obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bunyinya, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."

Penulis Fatah H Sidik
Editor Sukarjito

Tags:

Pansus Angket KPKKPKSafe House