Home » Fokus

Ujian Nasional Bakal 'Makan' Tumbal?

print this page Jumat, 12/1/2018 | 19:18

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

SALAH alamat itu. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kan ditujukan kepada siswa, tapi kalau pemerintah sekaligus ingin menguji kemampuan guru membuat soal, program ini benar-benar tak tepat sasaran.

"Kasihan siswanya," kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi.

Menjadi kewajiban pemerintah melatih serta menilai kemampuan tenaga pengajar. Pun harus fokus, dong. Bukannya dibarengi dengan embel-embel kegiatan lain. Apalagi, ujian akhir yang sifatnya nasional.

"Kalau begini, malah peserta didik yang akan dirugikan," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendy sebelumnya telah menyinggung soal komposisi soal. Di mana, naskahnya akan disiapkan oleh guru mata pelajaran yang dikonsolidasikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

"Bayangkan jadi selama ini guru itu tidak bisa bikin soal karena tinggal ngambil saja di materi bimbel dan LKS. Sekarang gak bisa," tegasnya. 

Eits, tunggu dulu. Unifah menolak kalau guru harus jadi "sasaran".

Pelatihan buat guru, hampir tidak ada. Jadi, jangan cuma bilang kalau guru-guru tak kompeten, karena memang minim upaya pembenahan atas kualitas mereka.

"Belum terstruktur, desainnya mana, klafisikasi guru seperti apa, lalu, apakah sudah mengikuti perkembangan 'zaman now'," kata Unifah menjelaskan.

Selain itu, berkaca dari sistem pendidikan di negara lain, USBN itu sebenarnya gak pas untuk jenjang wajib belajar 9 tahun. Cukup berikan saja akses pendidikan bermutu supaya para siswa mampu naik ke tingkatan lebih tinggi.

Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting, Donie Koesoema juga membenarkan hal tersebut. Harusnya tuh, pemerintah cukup menyerahkan mekanisme ini ke sekolah. Justru, para guru yang sepatutnya dikembangkan.

"Lalu, penilaian biar dari ujian sekolah. Pemerintah membantu pengembangan kapasitas guru dalam mendesain penilaian," kata Donie.

"Jadi, bukan malah membuat ujian standar nasional untuk anak SD," tambah dia.

Makanya, enggak relevan ujian ini. Pun tanpa ujian nasional ini, guru bisa kok membuat soal sesuai standarnya. Nah, kalau emang belum, ini menjadi tugas pemerintah melatih mereka.

Tapi, kalau kata Bambang Suryadi, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), proses penyusunan soal ini menjadi wahana bagi guru meningkatkan profesionalisme mereka.

Selain pro-kontra tersebut, USBN yang belum jelas ini juga dinilai berpotensi melanggar hak anak, loh. Sebab, usia mereka ini yang belum genap menginjak 12 tahun, pasti akan terbebani secara psikis.

"Apalagi waktu sampai delapan mata pelajaran. Pemerintah seharusnya memertimbangkan juga aspek psikologis anak," ungkap Komisioner Bidang Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti

Belum lagi masalah disparitas antarsekolah. Ini tidak adil tentunya, sehingga tak perlu lah pemerintah terburu-buru dalam menerapkan kebijakan ujian berstandar nasional itu. (bersambung)

Baca juga:
Duh! Anak SD Harus Bikin Esai (bag. 1)
Ujian Nasional Bakal 'Makan' Tumbal? (bag. 2)
Antara Nilai dan Kelakuan Siswa Sekolah (bag. 3)
USBN Jangan Merepotkan (bag. 4)

Penulis Elvi R
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

USBNUjian Nasional 2018Guru