logo rilis
Tujuh Fraksi di MPR Setuju Amandemen UUD 1945, Demokrat Masih Tanya Masyarakat
Kontributor
Nailin In Saroh
16 Februari 2020, 19:31 WIB
Tujuh Fraksi di MPR Setuju Amandemen UUD 1945, Demokrat Masih Tanya Masyarakat
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mengatakan, tujuh fraksi telah menyetujui dilakukannya amendemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sementara, tiga fraksi lainnya belum menyepakati rencana tersebut. 

"Ada tiga fraksi yang belum (menyetujui amendemen terbatas UUD 1945). Fraksi yang belum (setuju) adalah Golkar, PKS, dan Demokrat," ujar Syarif di Jakarta, Minggu, (16/2/2020).

Namun, Syarif mengungkapkan, yang menjadi persoalan saat ini adalah bukan hanya tentang wacana menghidupkan kembali GBHN melalu amendemen UUD 1945, tetapi juga soal kesediaan presiden berikutnya untuk mematuhi GBHN yang telah ditetapkan nantinya.

"Bahwa sebenarnya bukan persoalan menyangkut masalah GBHN, tetapi masalah orang yang ditunjuk, yang dipilih oleh rakyat, mau ikut tidak? Mau dilanjutkan tidak dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya?," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Hal itu, menurut Syarif, menjadi salah satu penyebab adanya beberapa fraksi, termasuk Demokrat yang belum menentukan sikap terkait wacana amendemen terbatas UUD 1945.

"Jadi sekali lagi kami beberapa fraksi di MPR, termasuk di dalamnya Demokrat, belum dalam taraf menyetujui apakah melakukan amendemen atau tidak. Kami juga mesti tanyakan dulu ke masyarakat. Jadi kalau kesimpulan saya, tunggu dulu, dievaluasi dulu. Jangan cepat-cepat," kata Syarif. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID