logo rilis
Trauma, Ini Alasan PDIP Kekeuh Usulkan Panja daripada Pansus Jiwasraya
Kontributor
Nailin In Saroh
21 Februari 2020, 21:21 WIB
Trauma, Ini Alasan PDIP Kekeuh Usulkan Panja daripada Pansus Jiwasraya
Politisi PDIP, Darmadi Durianto. FOTO: RILIS.ID/Fajar Alim Mutaqin

RILIS.ID, Jakarta— Perdebatan terkait penyelidikan kasus mega korupsi Jiwasraya masih bergulir di Parlemen. Pasalnya, sebagian fraksi menginginkan pembentukan panitia kerja (Panja), sebagian lagi justru mendambakan panitia khusus (Pansus). 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto, menjelaskan alasan fraksinya tetap mengusulkan Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas dugaan kasus PT Jiwasraya (Persero), ketimbang Pansus.

Alasannya, menurut Darmadi, fraksi PDIP tidak ingin mengulang sejarah kegagalan Pansus, seperti penanganan kasus Bank Century yang hingga kini tidak ada keputusan hukum.

“Kita enggak mau terulang seperti Pansus Century, penyelesaiannya kan enggak jelas. Nah, justru kita sekarang ini mau Panja biar jelas!,” tegas Darmadi kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Darmadi pun mengingatkan selain Panja Komisi VI (BUMN), saat ini juga Panja telah terbentuk di tingkat Komisi di DPR yakni Panja Komisi III untuk menangani masalah hukum dan Panja Komisi XI terkait keuangan.

Sementara, Pansus Jiwasraya yang diusulkan 104 Anggota fraksi PKS dan Demokrat itu pun harus melewati proses yang panjang. Karena materi usulan akan diagendakan dan dirapatkan di dalam Rapat Pimpinan (Rapim) untuk selanjutnya diputuskan dalam Badan Musyawarah (Bamus).

Setelah itu, usulan Pansus tersebut akan dibacakan saat Rapat Paripurna DPR sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.

“Jadi kami serahkan pada mekanisme DPR, kalau memang PKS dan Demokrat berhasil menggolkan Pansus, wah luar biasa. Kita ikutin sesuai perundang-undangan yang berlaku,” jelas Darmadi Durianto.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Syarief Hasan mendesak pimpinan DPR untuk segera memproses usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, meskipun pelaksanaannya banyak mengalami hambatan, namun yang sudah berjalan harus diproses oleh pimpinan DPR.

"Kami berharap agar usulan pembentukan Pansus Jiwasraya yang sudah diterima pimpinan DPR betul-betul diproses sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati bersama," kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID