Taruna Ikrar

Professor & Dean, Biomedical Sciences, National Health University, California, USA.

Transparansi Menjadi Kunci Pemberantasan Korupsi

Kamis, 7/9/2017 | 17:02

SUDAH berbulan-bulan, media massa memberitakan kasus korupsi. Dari pemberitaan itu, terlihat jelas sangat banyak elite dan pemimpin kita yang terlibat korupsi. Mulai elite di pusat pemerintahan nasional hingga daerah. Demikian pula melibatkan elite politik DPR RI, birokrat, dan pengusaha.        

Sudah menjadi rahasia umum, hampir semua lini kehidupan di Indonesia dewasa ini harus diselesaikan dengan “sogokan dan berbagai uang pelicin” lainnya. Mulai dari mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di kelurahan, mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi), KK (Kartu Keluarga), masuk sekolah, sampai urusan yang besar, seperti memenangkan tender suatu proyek, ataupun untuk promosi, dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan sogokan dan uang pelicin. Sehingga tidak salah kalau para investor yang mau menanamkan modalnya di Tanah Air harus melalui semua proses tadi. Akibatnya, biaya investasi yang tertulis tidak sebanding dengan real cost (biaya nyata) yang harus dibayar, karena panjangnnya birokrasi dan semua tahap harus mengeluarkan uang. Akhirnya, membuat malas para investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air, dan berpindah ke negara tetangga seperti Malaysia misalnya (contoh: kasus pendirian RIM pabrik BlackBerry).

Untuk membasmi korupsi dan pungutan liar tersebut, sangat tidak mudah bahkan mustahil, karena kondisi ini telah berurat berakar dan telah menjadi budaya. Padahal, untuk kemajuan suatu bangsa di zaman modern, budaya korupsi dan pungutan liar menjadi penghambat yang sangat besar untuk kemajuan. Hampir semua negara maju di dunia dewasa ini sangat rendah tingkat korupsi dan pungutan liarnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu: 1) Sistem yang transparan, 2) Pemimpin yang kuat dan disiplin serta antikorupsi.

Sebetulnya, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, aman, dan sentosa. Karenanya, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang kuat dan antikorupsi, artinya pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Yang bertekad membumihanguskan korupsi dan pungli (pungutan liar) dengan cara memperbaiki sistem  pemerintahan menjadi transparan, dan terkontrol, sehingga orang akan sulit melakukan korupsi. Karena dengan sistem yang transparan dan terkontrol, orang yang korupsi akan langsung ketahuan.

Transparansi sistem keuangan negara bisa dilihat pada negara maju, seperti Amerika Serikat. Pengelolaan keuangan dan sistem perpajakan sangat transparan. Sehingga dalam mengawasi bukan saja tugas pemerintah, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Semua pejabat publik, mulai tingkat terendah hingga presiden, diawasi secara langsung oleh masyarakat. Hal ini karena sistem transparansi keuangan dan perpajakan begitu modern. Semua transaksi keuangan, pembayaran pajak, sampai pemenangan tender serta distribusi pembangunan dan penggajian dilakukan secara online dan transparan. Maka terjadi kebocoran sekecil apa pun, cepat terdeteksi, sehingga bisa dilakukan pencegahan. Demikian pula hukum ditegakkan secara maksimal tanpa pandang bulu dan strata sosial. Dengan kondisi tersebut, keuangan negara bisa diberdayakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan nasional. Itulah yang membuat Amerika Serikat menjadi negara maju dan superpower seperti sekarang ini. Belajar dari kondisi tersebut, sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem keuangan yang transparan. Untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara akibat korupsi.

Efek dari tidak adanya korupsi akan menyebabkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan yang mencukupi, dan setiap orang di Tanah Air akan mempunyai pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteran seluruh masyarakat Indonesia.