logo rilis
Tragedi Rawagede dan Debat Kemerdekaan Indonesia
Kontributor
Yayat R Cipasang
04 April 2018, 20:15 WIB
Tragedi Rawagede dan Debat Kemerdekaan Indonesia
Para tawanan Agresi Militer Belanda selama perang kemerdekaan. FOTO: Istimewa

PEMBANTAIAN Rawagede salah satu sejarah kelam Indonesia yang dicatat dalam ingatan kolektif tidak hanya masyarakat Karawang tetapi juga Indonesia dan dunia. Tragedi kemanusiaan 69 lalu tepatnya 9 Desember 1949 masih traumatik bagi keluarga kendati ahli warisnya sudah mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Belanda.

Pembunuhan sadis 431 laki-laki warga Desa Rawagede oleh tentara kolonial Belanda dalam masa Agresi Militer Belanda I oleh Pemerintah Belanda disebut aksi polisional memberantas perusuh-perusuh dan pelaku kriminalitas.

Tentu, sebutan aksi polisional ini sangat menistakan pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekan. Selayaknya pemerintah Indonesia tersinggung dengan istilah aksi polisional itu. Karena dengan demikian para pejuang yang “telanjur” dikubur di taman makam khusus itu berarti para kriminal. Konsekuensinya, ya harus dibongkar dan dienyahkan dari taman makam pahlawan.

Sebelumnya pemerintah Belanda menolak memberikan kompensasi kepada ahli waris dengan berdalih, permintaan kompensasi telah kedaluwarsa dengan alasan kejadian sudah terlalu lama. Ini sungguh ironis dengan perilaku Belanda sendiri yang menuntut kompensasi kepada pemerintah Jerman atas kekejian NAZI dan kepada pemerintah Jepang atas penahanan dan penyiksaan puluhan ribu interniran di Hindia Belanda pada masa Perang Dunia II.

Memang pemerintah Belanda hingga kini terus bersikukuh bahwa Agresi Militer I dan II itu sebagai aksi polisional memberantas gerombolan perusuh. Kemudian pemerintah Belanda juga masih bersikukuh kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanya diakui secara de facto atau secara moral, tidak secara hukum atau de jure. Pengakuan Belanda secara de jure diberikan pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Dari sini terlihat bahwa Belanda ingin menghindar dari tuduhan telah melakukan kejahatan perang yang hukumannya sangat berat dan termasuk harus membayar kompensasi yang tidak ringan bagi korban tentara kolonial. Karena itu sampai sekarang Belanda menolak memberikan kompensasi untuk kebiadaban Westerling di Sulawesi Selatan dan di Jawa Barat.

Lebih lucu lagi, pemerintah Belanda juga berdalih, kompensasi itu tidak perlu lagi diberikan karena banyaknya wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia serta bantuan dalam bentuk hibah juga diseterakan dengan kompensasi untuk korban pembantaian Rawagede. Sungguh tidak masuk akal dan mengada-ada!

Ladang Pembantaian

Agresi Militer Belanda mengundang perhatian PBB. Pada 17 Agustus 1947, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menyetujui Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. 

Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. 

Dengan difasilitasi oleh Committee of Good Offices for Indonesia, pada 8 Desember 1947 dimulai perundingan antara Belanda dan Indonesia di Kapal Perang AS Renville sebagai tempat netral.
 
Walaupun telah ditandatangani gencatan senjata dan selama perundingan di atas kapal Renville berlangsung, di Jawa Barat tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember, terus memburu pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. 

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciale Troepen) yang pernah dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor menyerang desa Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan seorang pun tentara Indonesia. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki di atas 15 tahun diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat keberadaan para pejuang Indonesia.

Perwira Belanda tersebut kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja dan bahkan ada yang baru berusia 12 tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. 

Dor! Dor! Dor!

Hari itu serdadu Belanda membantai 431 penduduk Desa Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan yang mereka namakan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties). Tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang, yaitu pembunuhan terhadap noncombatant. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras.

Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 sentimeter saja, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Peristiwa pembantaian ini juga diketahui oleh Committee of Good Offices for Indonesia dari PBB. Namun tindakan komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai deliberate and ruthless, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagai kejahatan perang (war crimes).


komentar (0)