logo rilis
Tolak Revisi UU Sistem Transaksi Elektronik, DPR: Bahaya!
Kontributor
Nailin In Saroh
09 September 2019, 22:02 WIB
Tolak Revisi UU Sistem Transaksi Elektronik, DPR: Bahaya!
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menolak rencana pemerintah merevisi PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang tidak mewajibkan data center swasta ditempatkan di dalam negeri. Sebab menurutnya, sangat berbahaya jika negara memberi kesempatan data center ditempatkan di luar negeri, meskipun itu hanya sebuah data. 

Maklum, kata dia, saat ini data digital menjadi sangat vital dan strategis. Jika dulu objek vital strategis itu berbentuk fisik, sekarang ruang siber juga strategis. Untuk itu, data sangatlah penting lantaran telah menjadi hajat hidup orang.

"Rencana revisi PP ini tidak sinkron dengan Pidato Presiden Jokowi yang menekankan kedaulatan data. Revisi PP ini ke depannya berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital kita. Karenanya, Saya mendesak Pemerintah membatalkan Revisi PP No 82 tahun 2012 tentang PSTE ini." ujar Sukamta di Jakarta. Senin (9/9/2019).

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan perbankan, komunikasi, kependudukan, dan lain sebagainya sekarang sudah menggunakan data. Bahkan, hampir setiap urusan sudah meminta data pribadi. 

Dengan data-data yang ada, lanjut dia, dapat dianalisa perilaku masyarakat dan apa yang terjadi di sebuah wilayah negara. Meskipun itu data transaksi swasta, kata Sukamta, tetap itu bisa menjadi strategis dalam menganalisis dan memetakan perilaku masyarakat dan negara.

"Potensi ke arah sana pasti ada. Makanya kita cegah dari sekarang, jangan sampai ada celah yang bisa jadi liar dimanfaatkan. Jangan sampai data center ditempatkan di luar negeri, meskipun itu data sektor swasta." tegas Sukamta

Sukamta juga berharap kewajiban penempatan data center di dalam negeri untuk semua jenis data, baik non strategis, strategis, dan swasta, bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Yaitu menambah pemasukan pajak dan peluang tenaga kerja bagi masyarakat.

"Jadi jangan dipertentangkan antara paradigma kedaulatan dengan ekonomi. Logikanya kan ekonomi tidak akan maju jika kedaulatan negara lemah," tutup Sukamta.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID