Home » Fokus

Token yang Menyisakan 'Takon'

print this page Rabu, 8/11/2017 | 20:23

RILIS.ID, Jakarta—  Ning Triasih terkaget-kaget memelototi struk pembayaran listrik token (voucer) seharga Rp100.000 yang hanya menyisakan pulsa setrum Rp62.000. Sisanya Rp38.000, raib.

Kasus yang menimpa Ning, ibu rumah tangga berdomisili di Pejaten Raya ini, bukan perkara baru. Soal token listrik, sempat mencuat ketika Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumbar Daya, Rizal Ramli menyampaikannya ke publik. Bukan hanya soal token yang membebani konsumen tetapi juga diduga ada keterlibatan mafia dalam sengkarut listrik.

Kasus token ini pula yang pada akhirnya membuat si Rajawali Ngepret itu tumbang dan tersingkir dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Rizal Ramli dianggap membuat kegaduhan dan disharmonis di lingkungan Kabinet Kerja.

Mungkin Ning dan juga konsumen lainnya, mengira gebrakan Rizal Ramli itu ditindaklanjuti seperti permintaan pendiri Econit itu agar biaya administrasi dipatok maksimal Rp5.000. Bukannya malah seperti harapan dan permintaan Rizal Ramli kepada Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, yang ada token listrik malah menyedot duit yang menggila.

Dalam sistem token, memang lebih banyak dana masyarakat yang keluar dibandingkan dengan sistem listrik pasca bayar. Pemotongan admistrasinya terlalu banyak dan setiap provider atau perbankan yang menyediakan layanan mematok harga yang tidak seragam.

Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kerap mendapat keluhan dari konstituennya soal token listrik yang sangat mahal. Pemotongan biaya administrasi sampai 30 persen sangat memberatkan.

"Masalah ini selalu kita sampaikan kepada PLN baik dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Sampai hari ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak PLN," ujarnya.

Tentu masyarakat tidak mempermasalahkan besarnya potongan pulsa untuk membayar penerangan jalan. Karena dalam pasca bayar pun mereka sudah terbiasa membayarnya. Apalagi kewajiban iuran untuk penerangan jalan umum, sudah ada sejak zaman Gubernur Ali Sadikin yang diatur dalam keputusan gubernur tanggal 27 Juli 1973 tentang Pemungutan untuk Pembiayaan Perluasan Pembangunan Penerangan Jalan di Tempat Umum dalam Wilayah DKI Jakarta

"Ada yang main monopoli di PLN, itu kejam sekali. Karena ada keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, tiba-tiba pulsa habis. Mencari pulsa listrik tidak semudah mencari pulsa telepon," kata Rizal Ramli seperti dikutip Liputan6.com dua tahun lalu.

"Kalau harga pulsa Rp100 ribu, maka masyarakat bisa beli listrik Rp 95 ribu. Ada maksimum biaya Rp5 ribu. Ini akan menolong rakyat kita, jadi tolong dilakukan Pak Sofyan (Dirut PLN)," kata Rizal Ramli usai konferensi pers pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).

Sebagai ilustrasi untuk konsumsi listrik 900 volt ampere (VA) dengan harga token Rp100.000, dikenai biaya administrasi bank Rp1.600 (ada yang mengenakan sampai Rp2.000, tergantung bank). biaya materei Rp0 karena transaksi hanya Rp100.000, iuran penerangan jalan (PPJ) Rp2.306 (dihitung pajak 2,4 persen dari tagihan listrik).

Nominal yang diterima pelanggan Rp96.094 (harga listrik Rp1.352 per kilowatt hour (kWh) maka pelanggan tersebut memperoleh listrik sebesar 71,08 kWh). Jadi data yang masuk meteran itu 71,08 kWh bukan Rp71.000.

Sebenarnya ada cara lain yang dilakukan BCA yang tidak memotong biaya token. Misalnya beli token Rp100 ribu listrik yang dibeli tetap Rp100 ribu. Namun konsumen dikenakan biaya tambahan Rp3.000 menjadi Rp103 ribu. Sama saja membebani konsumen!

Pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (Irres), Marwan Batubara mengatakan mahalnya harga listrik lantaran terlalu banyak yang cawe-cawe dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Mulai dari penyediaan energi primernya seperti bahan bakar minyak, gas dan juga batu bara melibatkan swasta yang sarat dengan 'permainan'.

"Ada pemburu rente dan broker. Ada perusahaan swasta yang perannya tidak dibutuhkan tapi leluasa bertindak sebagai  calo dan mereka mendapat fee (uang)," kata Marwan.

"Jangan sampai itu energi primer dibayar lebih mahal karena ada mark up, karena ada calo listrik. Akibatnya listrik disediakan PLN mahal gara-gara harus beli listrik swasta dengan skema take or pay," tambahnya.

Apakah itu yang dimaksud mafia setrum oleh Rizal Ramli?

Penulis Zul Sikumbang, Armidis Fahmi, Tari Oktavia, Sukma Alam
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

token listrik pln tarif listrik rizal ramli

loading...