Home » Peristiwa » Nasional

Todung: Langkah Kuasa Hukum Setya Novanto Penyesatan

print this page Sabtu, 18/11/2017 | 09:02

Pengacara senior, Todung Mulya Lubis (kanan). FOTO: facebook

RILIS.ID, Jakarta— Pengacara senior, Todung Mulya Lubis mempertanyakan langkah Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, yang akan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke Pengadilan HAM Internasional. Todung menyebutkan, rencana Fredrich tersebut adalah sebuah penyesatan.

“Mengancam akan membawa ke pengadilan international tanpa mengerti kaedah hukum internasional jelas sebuah penyesatan,” demikian cuitan Todung Mulya Lubis dalam akun Twitternya @TodungLubis, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

Ia juga mempertanyakan pengadilan internasional seperti apa yang akan dituju oleh Fredrich guna melaporkan KPK. 

“Pertanyaan berikutnya, pengadilan internasional mana? International Criminal Court (ICC)? Indonesia tak meratifikasi Statuta Roma. Jadi kita tak bisa ke ICC,” imbuh Todung.

Dirinya juga tidak melihat ada pintu masuk ke International Court of Justice atau juga ke International Arbitration. Sebab, kasus yang menimpa Setya Novanto adalah pidana, bukan perkara bisnis.

“Lalu mau ke UN Human Rights Council? Saya tak tahu legal standingnya dimana. Jadi saya ikut bingung. Di kawasan ini tak ada lembaga peradilan regional seperti European Court. Sungguh, saya sedang mencoba untuk mencari tahu. Namun saya tak ketemu,” kata dia.

Ditambahkan, untuk bisa melaporkan ke pengadilan internasional terhadap sebuah kasus pidana, maka harus diselesaikan secara nasional sampai tuntas.

“Perkara pidana harus diselesaikan secara nasional sampái tuntas, exhausted, baru bisa dibawa ke pengadilan internasional. Kalau tidak maka tak ada jalan ke pengadilan internasional,” ungkap Todung.

“Bukannya semakin cerdas, kita melihat fenomena pembodohan hukum tengah melanda negeri,” pungkas Todung

KPK secara resmi telah menahan Ketua DPR RI, Setya Novanto selama 20 hari. Penahanan Ketua Umum Partai Golkar dalam kondisi sakit juga dikritiknya. Menurutnya, penahanan ini sebagai pelanggaran HAM.

Fredrich berencana menuntut penahanan kliennya ini ke pengadilan HAM internasional.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Syahrul Munir

Tags:

Kuasa Hukum Setya NovantoKetua DPRKorupsi E-KTP